Pemerintah daerah harus memahami bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh disusun berdasarkan kepentingan jangka pendek. Pendidikan membutuhkan kesinambungan, kepastian, dan kepemimpinan yang profesional. Jika setiap pergantian kepala sekolah selalu dibayangi kepentingan politik, maka yang sedang dirusak bukan hanya jabatan seseorang, tetapi sistem pendidikan itu sendiri.
MENOLAK PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH DARI LUAR TANPA DASAR YANG JELAS
Kami juga menolak dengan tegas segala bentuk pergantian kepala sekolah yang didatangkan dari luar tanpa alasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Kebijakan semacam ini tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi jika mengabaikan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah serta tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Pergantian kepala sekolah dari luar bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki jabatan. Ini menyangkut keberlanjutan dan masa depan pendidikan anak-anak Lumoy. Jika dilakukan tanpa kajian objektif dan tanpa alasan akademik yang kuat, kebijakan tersebut justru berpotensi memutus kesinambungan pendidikan, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan ketidakstabilan dalam pengelolaan sekolah.
Kami menilai, jangan sampai kebijakan mendatangkan kepala sekolah dari luar sengaja dijadikan instrumen untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Jangan sampai pula pendidikan anak-anak Lumoy dijadikan korban dari ambisi kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu.
Kami menolak segala bentuk kebijakan yang secara sadar maupun tidak sadar berpotensi merusak masa depan generasi muda Lumoy. Pendidikan tidak boleh dijadikan ruang eksperimen politik. Anak-anak Lumoy berhak mendapatkan kepemimpinan sekolah yang profesional, stabil, berintegritas, memahami kondisi masyarakat, serta benar-benar bekerja untuk kepentingan pendidikan.
Jika pergantian kepala sekolah dari luar dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu, maka publik patut mempertanyakan: apakah kebijakan ini benar-benar untuk menyelamatkan pendidikan, atau justru sengaja menciptakan kekacauan baru agar kepentingan politik dan proyek tertentu dapat berjalan?
Karena itu, setiap keputusan terkait kepemimpinan SD 03 Ambalau harus dilakukan secara transparan, berdasarkan kompetensi, rekam jejak, kebutuhan sekolah, dan kepentingan peserta didik. Bukan berdasarkan kedekatan politik, tekanan kekuasaan, atau kepentingan segelintir orang.
