Oleh: Odorikus Holang
JCCNetwork.id- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan sangat menarik dan menjadi perhatian publik. Pasalnya, Pilkada kali ini serentak digelar seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kabupaten Manggarai Timur (Matim).
Hal tersebut mengacu pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Bicara Pilkada pastinya selalu menjadi perdebatan sengit. Karena akan memilih pemimpin daerah masing-masing. Artinya masyarakat menaruh harapan pada sosok ideal yang bisa membuat daerahnya menjadi maju di setiap sektor. Terutama bicara infrastruktur seperti jalan raya, air minum dan pendidikan.
Para petahana akan selalu menjadi calon favorit atau diunggulkan bagi kroninya lantaran sudah pernah dipercaya masyarakat berikut promosi kinerjanya selama menjabat.
Materi kampanye seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Namun hal ini sah-sah saja. Karena menarik simpatik rakyat harus dengan cara bekerja meski minim di lapangan, bukan hanya menjual narasi. Ini berlaku untuk petahana.
Kemudian para calon akan menjual figur. Sosok seseorang akan ditunjukkan melalui profile seperti pendidikan, pengalaman kerja dan jaringan yang dibangun. Hal seperti ini lazim dipamerkan pendatang baru. Sekali lagi hal ini sangat lumrah demi menarik simpatik masyarakat.
Hal yang tak kalah penting adalah aspek finansial. Kampanye tanpa dibarengi dengan “mengenyangkan perut” akan menjadi sia-sia. Bisa jadi pertemuan yang dinilai sakral akan menjadi buyar. Bahkan bisa menghilangkan simpati masyarakat terhadap para calon. Karena itu, logistik akan menjadi alternatif kekuatan utama.
Inilah situasi demokrasi elektoral saat ini. Secara prosedural, pemerintah menyiapkan sistem dan mekanisme yang baku. Dalam hal ini, prosedur memungkinkan semua pihak dalam demokrasi terlibat aktif di dalamnya. Tanpa itu, demokrasi dinilai cacat prosedur. Sehingga para calon pun menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi lima tahunan itu.
Pastinya para calon akan menelurkan gimik politik. Tujuannya untuk mengelabui masyarakat. Misalkan, menjadi sosok saleh dadakan ternyata palsu. Namun tindakan tersebut sangat logis karena konsekuensi dari demokrasi prosedural demi menarik simpati.
Namun seorang calon pemimpin tidak hanya lahir dari keinginan untuk memimpin serta pengalaman, tetapi juga harus lahir dari proses pembelajaran yang panjang. Plato, seorang filsuf Yunani Kuno yang lahir sekitar 429 SM, menawarkan suatu gagasan ketat mengenai proses pendidikan calon pemimpin dalam karyanya yang berjudul Politieia.
Tawaran yang dimaksud dalam karyanya ini merujuk pada proses pendidikan calon pemimpin negara yang harus sampai pada pembentukan karakter elok dan baik (kaloskagathos). Paradigma Plato ini sangat relevan untuk calon pemimpin Matim tahun 2024 ini.
Karena secara substansial, sistem demokrasi negara kita pun memiliki resiko pembusukan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kaloskagathos adalah solusinya. Sebab, secara substansial tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan. Minimal dapat diukur dari kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan.
Namun fakta menarik yang terlihat dj Matim saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber pada survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2020, Kabupaten Matim masuk dalam daftar lima Kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kabupaten Matim berada pada persentase 15,43 persen kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten itu sebanyak 44.630 orang. Sedangkan jumlah penduduk keseluruhan pada 2021 sebanyak 276.155 jiwa.
Kemiskinan ekstrem dapat menurunkan kadar kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Hal ini harus menjadi solusi yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin Matim 2024 ini jika dipercaya melalui proses elektoral yang ketat. Tanpa manipulasi.
Kondisi ini pun harus menjadi pertimbangan rasional bagi para pemilih di Matim tahun 2024 ini. Saatnya, masyarakat Matim untuk berpikir keras dalam memilih pemimpin. Sebab, tak cukup hanya memilih dari aspek emosional, tetapi juga harus rasional. Bisa menilai dari berbagai aspek berikut kinerjanya.
Memilih calon pemimpin yang salah akan merasakan kenikmatan kesalahan itu selama lima tahun. Karena menyesal kemudian tiada berguna. Lebih baik seleksi lebih awal daripada berlaku seperti kisah Thomas dalam Kitab Suci bahwa melihat dahulu baru percaya. Melahirkan pemimpin yang baik dan benar adalah kado terindah Matim 2024.
Hidup adalah perjuangan (vivere militare).
Salam demokrasi.
Odorikus Holang
