JCCNetwork.id-Pemerintah menegaskan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan karena kegagalan program tersebut.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hariqo Wibawa Satria, mengatakan keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG selama sekitar satu setengah tahun terakhir.
Menurut Hariqo, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
“Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional justru merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” ujar Hariqo dalam program Beritasatu Utama, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga koperasi sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Karena itu, penguatan kelembagaan di tubuh BGN dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan seluruh target yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai.
“Yang bermasalah bukan programnya. Tiga pimpinan langsung diberhentikan dan tidak pernah terjadi seperti ini,” kata Hariqo.
Hariqo menuturkan Presiden Prabowo selama ini memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kepemimpinan di setiap lembaga negara.
Menurutnya, kepemimpinan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi dan keberhasilan program pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan melakukan perubahan struktur kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem dan peningkatan kinerja lembaga.
Ia menegaskan evaluasi yang dilakukan pemerintah seharusnya dipandang sebagai langkah perbaikan, bukan sebagai indikasi kegagalan program.
Masukan dari berbagai kalangan, termasuk DPR, akademisi, dan masyarakat sipil, dinilai menjadi bagian penting dalam pengawasan dan penguatan pelaksanaan MBG.
Pemerintah optimistis langkah pembenahan yang dilakukan akan meningkatkan efektivitas program MBG sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
