JCCNetwork.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7).
Tito menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan, mulai dari pembekalan bagi kepala daerah, penerapan sistem keuangan yang lebih transparan, hingga arahan langsung dari Presiden.
Namun, ia menyayangkan masih adanya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
“Saya prihatin, karena kepala daerah kita sudah berikan retret, kemudian kasih pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Menurut Tito, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem yang telah dibangun, tetapi juga pada komitmen dan integritas setiap individu.
Ia berharap penindakan yang dilakukan KPK menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah agar tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.
“Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Jadi, saya berharap dengan adanya OTT-OTT, kepala daerah termasuk di Lombok (Barat, red.) ini, kepala daerah lainnya, agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi,” ujar Tito.
Sementara itu, KPK menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah pihak lainnya dalam OTT yang digelar pada Senin pagi.
Operasi tersebut merupakan OTT ke-17 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Dalam operasi itu, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Lalu diduga menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan pelaksanaan beberapa proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Setelah diamankan, Lalu sempat berada di rumah dinasnya sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
