JCCNetwork.id- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengumumkan kebutuhan dana sebesar Rp 67 miliar untuk mencetak 10 juta blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai persiapan menjelang Pemilu 2024.
“Dari perhitungan kami, berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan untuk 10 juta (keping blanko) dengan hitungan satu ribbon, fargo dan semua dihitung maka angka kebutuhannya sebesar Rp 67 miliar,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Kamis (12/10/2023) dikutip Antara.
Estimasi anggaran ini didasarkan pada surat yang diterima dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang juga mempertimbangkan perubahan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
“Berdasarkan surat tersebut, diperlukan sekitar 8,3 juta keping blangko e-KTP untuk melayani pencetakan ulang KTP elektronik setelah ibu kota pindah. Selain itu, diperlukan sekitar Rp 1 juta keping blanko per tahun untuk kebutuhan pelayanan pencetakan akibat perpindahan penduduk atau kerusakan e-KTP,” jelasnya.
Meskipun anggaran ini menjadi sorotan, Budi juga menyampaikan keprihatinan mengenai keterbatasan alat cetak yang hanya satu di setiap kelurahan. Pasalnya dengan rencana pencetakan massal e-KTP pada tahun 2024, mungkin akan terjadi beban kerja berlebihan yang harus diatasi.
