JCCNetwork.id – Bungkil kedelai (soybean meal/SBM) merupakan komponen kunci dalam industri pakan nasional dengan kontribusi sekitar 20–25 persen dalam formulasi pakan unggas dan babi. Dengan kebutuhan nasional mencapai 5–6 juta ton per tahun dan produksi domestik yang masih terbatas, Indonesia masih memerlukan impor untuk menjamin keberlanjutan industri peternakan nasional.
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Budi Guntoro, menilai kebijakan pemerintah yang mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai kepada BUMN, PT Berdikari, mulai 1 Januari 2026 sebagai langkah strategis dan progresif dalam memperkuat ketahanan sektor pakan nasional. Kebijakan ini dinilai tepat dalam merespons tingginya volatilitas harga global akibat gangguan produksi di negara-negara produsen utama.
“Dalam situasi pasar global yang tidak menentu, kehadiran negara melalui BUMN menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian pasokan dan menjaga stabilitas harga bahan pakan di dalam negeri,” ujar Prof. Budi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab mengelola komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Melalui penugasan impor kepada BUMN, pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menata distribusi, mencegah distorsi pasar, serta melindungi peternak rakyat dari gejolak harga global.
Menurut Prof. Budi, kebijakan ini juga relevan dengan meningkatnya kebutuhan pakan nasional seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pertumbuhan populasi ternak unggas dan ruminansia. Sentralisasi impor dinilai mampu memperkuat perencanaan pasokan, meningkatkan efisiensi pengadaan secara nasional, serta menjaga daya saing produk peternakan dalam negeri.
Lebih lanjut, Prof. Budi menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan kebijakan, pengawasan pemerintah, dan penguatan tata kelola BUMN, mekanisme impor bungkil kedelai dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada profesionalisme pengelolaan dan sinergi antara pemerintah, BUMN, serta pelaku industri pakan dan peternakan,” jelasnya.
Ke depan, Prof. Budi menekankan bahwa kebijakan pengalihan impor ini harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan peternakan nasional, yang diiringi dengan upaya berkelanjutan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri sebagai fondasi kemandirian pakan dan ketahanan pangan nasional.
Dengan demikian, kata dia, kebijakan ini dapat disebut sebagai langkah strategis yang sarat potensi manfaat tetapi juga berisiko tinggi. Keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa prasyarat penting seperti penguatan kapasitas logistik dan pembiayaan BUMN. Juga penerapan mekanisme harga yang transparan, kelancaran distribusi hingga tingkat peternak mandiri, serta adanya program jangka panjang untuk meningkatkan produksi kedelai nasional.
“Tanpa pemenuhan prasyarat tersebut, kebijakan ini berpotensi justru menambah beban industri peternakan dan mengancam stabilitas pangan nasional,” jelasnya.
