JCCNetwork.id – Ketua DPD Pasbata Jawa Tengah Danang HS menilai narasi yang berkembang di publik cenderung dipelintir dan diarahkan untuk membentuk sentimen negatif terhadap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Pasalnya sepeda pinjaman untuk kampanye hemat energi itu, malah digeser ke persoalan lain bahkan sampai pada pelaporan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Aneh, sepeda pinjaman untuk kampanye hemat energi malah digeser-geser ke ranah politik. Padahal itu pesan hidup sehat, bukan bahan konflik. Setiap ada celah sekecil apa pun, langsung dipelintir, digoreng, dan diputar ulang di media sosial sampai jauh dari konteks aslinya,” kata Danang kepada JCCNetwork, Selasa (14/4/2026).
Danang juga meminta publik untuk tidak langsung menyimpulkan negatif terhadap penggunaan sepeda tersebut, yang menurutnya bisa saja merupakan bagian dari kampanye gaya hidup sehat dan hemat energi, atau bentuk dukungan dari pihak tertentu.
“Ini bukan lagi soal sepeda, tapi soal bagaimana narasi bisa dibentuk dari kegiatan sederhana jadi isu besar yang dipaksakan. Kadang yang viral bukan peristiwanya, tapi cara sebagian orang membingkainya agar terlihat kontroversial,” tandasnya.
Terkait isu LHKPN, ia menegaskan bahwa pelaporan aset pejabat negara memiliki mekanisme dan waktu pelaporan tersendiri, sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Ia juga menyebut kemungkinan sepeda tersebut baru diperoleh atau merupakan bentuk kerja sama promosi, sehingga masih dalam proses penyesuaian administrasi.
“Itu kan sepada pinjaman, jadi wajar kalau belum masuk laporan,” tuturnya.
Danang menambahkan, selama kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, telah meraih sejumlah capaian di berbagai sektor. Mulai dari menjalankan penanganan bencana secara komprehensif, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, serta kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sejumlah program pro-rakyat juga terus digulirkan, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui Dokter Spesialis Keliling (Speling), pendidikan gratis melalui Sekolah Kemitraan, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Rumah Rakyat.
Keduanya juga memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui konsep collaborative government dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, investor, daerah tetangga, hingga mitra internasional, sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.
“Di tengah dinamika yang ada, program prioritas tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai sektor,” pungkasnya.
