JCCNetwork.id- Pemerintah menyoroti tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di sejumlah wilayah Indonesia timur, khususnya Papua dan Maluku. Kenaikan harga tersebut dinilai dipicu oleh persoalan distribusi serta mahalnya ongkos transportasi menuju daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan disparitas harga Minyakita masih menjadi tantangan besar di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatra relatif terkendali dan telah mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
“Minyakita yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya ada pengaruh harga dari sisi transportasi,” ujar Zulhas saat melakukan peninjauan harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, distribusi logistik ke wilayah timur membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi geografis berupa kepulauan dan keterbatasan jalur distribusi membuat harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan saat tiba di tingkat konsumen.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, harga Minyakita di sejumlah daerah tercatat jauh di atas HET. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, harga Minyakita mencapai Rp23 ribu per liter. Sementara di Kabupaten Seram Bagian Timur berada di kisaran Rp22.333 per liter.
Kondisi serupa juga terjadi di Papua. Harga Minyakita di Kabupaten Waropen tercatat mencapai Rp20 ribu per liter, sedangkan di Kabupaten Sarmi menyentuh Rp19 ribu per liter. Adapun di Kabupaten Jayapura, minyak goreng rakyat tersebut dijual sekitar Rp18 ribu per liter.
Pemerintah pun mulai menyiapkan langkah intervensi guna menekan lonjakan harga tersebut. Zulhas mengaku telah meminta Perum Bulog mempercepat distribusi Minyakita ke wilayah Papua dan Maluku agar pasokan lebih merata dan harga dapat ditekan.
Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan program subsidi transportasi logistik menuju wilayah timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas biaya pengiriman yang selama ini menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok.
“Saya sudah minta agar ini bisa di-handle oleh Bulog. Nanti juga dengan Kementerian Perhubungan karena ada subsidi transportasi agar harga bisa ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok Minyakita secara nasional masih dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat jalur distribusi melalui keterlibatan badan usaha milik negara di sektor pangan.
Menurut Budi, pemerintah telah mewajibkan minimal 35 persen penyaluran minyak goreng dari skema Domestic Market Obligation (DMO) dilakukan melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Saat ini, realisasi distribusi oleh BUMN bahkan disebut telah melampaui 50 persen dari total penyaluran nasional.
“Sekarang realisasinya sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN Pangan. Penguatan distribusi ini diharapkan dapat menekan disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia,” pungkas Budi.
Pemerintah berharap penguatan distribusi tersebut dapat mengurangi ketimpangan harga antarwilayah sekaligus memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kenaikan harga Minyakita di Papua dan Maluku sebelumnya juga dikeluhkan masyarakat karena dinilai membebani pengeluaran rumah tangga. Sejumlah pedagang mengaku harga distribusi dari distributor sudah tinggi sejak awal, sehingga sulit menjual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
