JCCNetwork.id- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperluas pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui Program Banyuwangi Hijau yang mulai dijalankan sejak 2023. Program tersebut kini telah menjangkau puluhan ribu rumah tangga di berbagai desa dengan mengedepankan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan berbasis masyarakat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama berkembangnya layanan pengelolaan sampah terpadu di wilayah pedesaan. Hingga Mei 2026, program tersebut tercatat telah menjangkau 73 desa dengan cakupan layanan mencapai 23.410 rumah tangga atau sekitar 500 ribu penduduk.
Menurut Ipuk, penguatan sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di sejumlah titik strategis. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sekaligus menekan pencemaran lingkungan.
“Capaian tersebut menunjukkan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber serta penguatan sistem layanan persampahan terpadu di tingkat desa dan kawasan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi, Rabu.
Salah satu fasilitas utama dalam program tersebut adalah TPS3R Balak di Kecamatan Songgon. Sejak mulai beroperasi, lokasi itu telah menerima lebih dari 14 ribu ton sampah untuk diolah. Operasional fasilitas tersebut juga melibatkan puluhan tenaga kerja lokal.
Data pemerintah daerah menunjukkan, TPS3R Balak telah menangani sekitar 14.145 ton sampah dengan dukungan 91 pekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 652 ton merupakan sampah anorganik dan 455 ton berupa sampah organik yang berhasil diproses kembali.
Pemkab Banyuwangi juga terus mendorong masyarakat desa untuk mengubah pola penanganan sampah rumah tangga. Warga diimbau tidak lagi membakar sampah ataupun membuangnya ke aliran sungai, melainkan memilah dan menyerahkannya kepada petugas untuk dibawa ke fasilitas pengolahan.
Ipuk menilai langkah tersebut tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, tetapi juga berkontribusi menekan pencemaran laut akibat sampah domestik.
“Terima kasih untuk dukungan warga atas program ini, dan ini akan mengurangi volume sampah di TPA sekaligus mengurangi sampah laut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Dwi Handayani menyebut keberhasilan Program Banyuwangi Hijau tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah desa. Menurutnya, seluruh desa peserta telah menandatangani perjanjian kerja sama serta membentuk lembaga operator desa untuk mendukung sistem layanan persampahan.
“Sebanyak 73 desa juga telah bekerja sama melalui penandatanganan PKS, semua desa tersebut juga telah membentuk lembaga operator desa untuk mendukung layanan persampahan,” katanya.
Selain itu, desa-desa juga mengalokasikan dana khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Sepanjang periode 2023 hingga 2026, total anggaran dana desa yang dialokasikan untuk program persampahan mencapai Rp3,97 miliar.
“Perubahan ini dilakukan melalui kegiatan edukasi yang telah diikuti 46.555 orang hingga berbagai kegiatan pelatihan fasilitator, edukator desa, pegiat perubahan perilaku dan kampanye komunitas,” katanya.
Dwi menambahkan, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Pemerintah daerah secara rutin menggelar edukasi, pelatihan fasilitator, serta kampanye lingkungan yang melibatkan komunitas masyarakat.
Hingga saat ini, kegiatan edukasi terkait pengelolaan sampah disebut telah diikuti lebih dari 46 ribu peserta dari berbagai kalangan masyarakat desa di Banyuwangi.
