JCCNetwork.id- Wacana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek kembali mengemuka setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah rute yang saat ini masih menerima subsidi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban keuangan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, menilai penyesuaian tarif, khususnya pada layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, merupakan langkah yang realistis mengingat besarnya subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.
“Sebenarnya (jika ada kenaikan) akan mengurangi subsidi transportasi dari Pemprov Jakarta,” kata MTZ sapaan Muhammad Taufik Zulkifli di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, tarif Transjakarta yang berlaku saat ini sebesar Rp3.500 per perjalanan sudah bertahan dalam waktu yang sangat lama tanpa perubahan signifikan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus terus mengalokasikan dana subsidi dalam jumlah besar untuk menjaga operasional layanan tetap berjalan.
Ia menjelaskan bahwa layanan yang melayani masyarakat dari kawasan Bodetabek juga memperoleh dukungan subsidi dari APBD DKI Jakarta. Karena itu, evaluasi tarif dinilai sebagai langkah yang wajar selama tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pengguna transportasi umum.
Meski mendukung adanya penyesuaian, Taufik menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kebijakan kenaikan tarif, kata dia, harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan daya beli warga agar tidak mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
“Yang terpenting, jangan memberatkan masyarakat, apalagi kondisi ekonomi seperti saat ini,” ujar MTZ.
Menurutnya, apabila tarif mengalami kenaikan, maka kebutuhan subsidi yang selama ini dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dapat berkurang. Pengurangan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan maupun peningkatan layanan publik lainnya.
Namun demikian, besaran penghematan yang diperoleh masih bergantung pada skema penyesuaian tarif yang nantinya diputuskan pemerintah. Semakin besar kenaikan tarif, semakin besar pula potensi pengurangan subsidi yang dapat dicapai.
“Memang ada pengurangan subsidi, tapi besarnya berapa, tergantung dari kenaikannya,” tutur MTZ.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah mengkaji penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek. Salah satu rute yang masuk dalam pembahasan adalah layanan Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini menjadi salah satu jalur favorit masyarakat.
Pramono menyatakan keputusan terkait penyesuaian tarif diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah tidak hanya mengevaluasi rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga beberapa koridor Transjabodetabek lainnya yang dianggap membutuhkan penyesuaian tarif sesuai kondisi operasional dan kebutuhan subsidi.
“Untuk tarif Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” kata Pramono pada 5 Juni 2026.
Menurut gubernur, langkah tersebut diambil karena nilai subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah terus meningkat. Evaluasi tarif dianggap menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keberlanjutan operasional, dan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan secara rinci rute-rute mana saja yang akan mengalami perubahan tarif maupun besaran kenaikan yang akan diberlakukan. Pemerintah masih melakukan kajian sebelum mengambil keputusan final terkait kebijakan tersebut.
Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat, terutama para komuter dari wilayah penyangga Jakarta yang setiap hari mengandalkan layanan transportasi massal tersebut untuk beraktivitas. Pemerintah pun diharapkan mampu menemukan formulasi yang menjaga keberlanjutan layanan tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.
