JCCNetwork.id- Paksa tunda Pemilu 2024,
akan menumbulkan problem hukum. Tak hanya itu, namun mengubah Undang-Undang Dasar juga bakal menelan banyak biaya politik, biaya sosial, juga biaya uang-nya itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu.
“Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Manado, Sabtu (19/3/2023).
- Advertisement -
Menurut Mahfud, membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR melakukan kesepakatan-kesempatan politik untuk membuat perubahan jadwal Pemilu, akan jauh lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu.
“Mahal sekali itu. Mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita,” ucapnya.
- Advertisement -
