Jika kondisi ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan semangat kerja, kualitas pendidikan, dan menambah daftar panjang ketidakadilan sistemik terhadap tenaga honorer dan kontrak di Indonesia.
Pada bagian ini, saya melihat dalam perjalanan pemerintahan La Hamidi-Gerson menjelang satu tahun telah nampak secara jelas gagasan tentang menciptakan iklim Buru Selatan yang harmonis tidak mampu diejawantahkan dalam sistem birokrasi yang dipimpinnya.
La Hamidi nampak bingung bagaimana membangun birokrasi yang harmonis. Entah mungkin ini dipengaruhi oleh cara menjelaskan gagasan #harmonis yang terlalu berbelit-belit kepada masyarakat.
Sehingga nampak berefek pada birokrasi yang dipimpinnya atau mungkin faktor gagasan tersebut belum secara matang dikemas sebagai konsep dalam membangun daerah sepanjang lima tahun mendatang.
Beberapa pihak mengabarkan saya terkait hal ini. Mereka mencemaskan kelalaian pemerintah yang mengabaikan hak mereka. Lebih-lebih lagi, katanya.
Berulangkali mereka mendatangi keuangan untuk menanyakan kepastian hak mereka, oleh keuangan menjawabnya dengan silahkan berurusan dengan Dinas Pendidikan.
Pun sebaliknya, ketika mereka mendatangi dinas pendidikan. Mereka justru dijawab dengan belum ada kepastian dari keuangan.
Kondisi ini menggambarkan betapa pemerintahan La Hamidi-Gerson tanpa kepastian birokrasi yang bekerja diatas profesional untuk menjawab hak-hak pegawai, terkhusus para guru kontrak.
