JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah pengetatan dan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Kebijakan ini disebut menyasar pos-pos anggaran yang sebelumnya jarang tersentuh, terutama yang diduga memiliki potensi penyimpangan.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (24/4/2026), Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ketat dan bebas dari kebocoran.
Menurutnya, langkah pembenahan tidak hanya dilakukan pada belanja negara, tetapi juga mencakup sektor penerimaan seperti pajak dan cukai. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah berani melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran yang selama ini tidak pernah dikoreksi, meskipun diakui masih terdapat celah kebocoran akibat keterbatasan sistem.
“Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran),” ujar Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Meski demikian, ia tidak merinci secara spesifik kementerian atau pos anggaran mana saja yang terdampak kebijakan efisiensi tersebut. Purbaya hanya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah mencegah praktik penyimpangan serta memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal.
Ia juga mengungkapkan adanya indikasi manipulasi dalam pengajuan anggaran oleh sejumlah instansi melalui celah sistem. Namun, Kementerian Keuangan mengklaim telah mendeteksi sebagian praktik tersebut dan terus melakukan penyempurnaan sistem untuk menutup potensi kebocoran di masa mendatang.
“Mereka memanipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna,” tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa reformasi fiskal yang dilakukan sejak awal pemerintahan dinilai mulai menunjukkan hasil positif. Di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dan dampak geopolitik di Timur Tengah, kondisi fiskal Indonesia disebut tetap terjaga.
Salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah adalah pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp400 triliun dan ditempatkan di Bank Indonesia. Dana tersebut diproyeksikan menjadi bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional apabila terjadi tekanan eksternal.
Selain itu, peningkatan kinerja penerimaan negara juga menjadi indikator keberhasilan reformasi. Purbaya menyebutkan bahwa dalam tiga bulan pertama 2026, pendapatan negara mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi,” katanya.
Pemerintah menilai, langkah reformasi yang dilakukan lebih awal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal nasional, terutama dalam menghadapi potensi krisis global yang tidak menentu.
