Mengurangi Pelanggaran Etika sebagai Upaya Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
Integritas pimpinan menjadi kunci dalam tata kelola pendidikan yang baik. Sementara, integritas tidak muncul begitu saja dengan adanya regulasi yang bersifat administratif. Namun berasal dari kesadaran etis para pimpinan sekolah dalam rangka menciptakan budaya sekolah yang bersih dan sehat. Mele (2019) dalam bukunya berjudul “Business Ethics in Action”, menuliskan tentang integritas yang sejati dalam diri pemimpin adalah keutuhan dari nilai-nilai keutamaan, yaitu wisdom (kebijaksanaan), human treatment (perlakuan kemanusiaan/humanis), self-mastery (penguasaan diri), trustworthiness (dapat dipercaya). Keempatnya tidak dapat dipisahkan, semua saling mendukung.
Pemimpin berintegritas bukan hanya karena jujur, tetapi karena bijaksana, berperikemanusiaan, disiplin, dan dapat dipercaya. Pemimpin sejati harus berkarakter utuh (whole person), karena hanya dengan itu ia bisa memimpin secara etis dan bijaksana.
Semakin jelas bahwa upaya memperbaiki pengelolaan pendidikan yang buruk, harus dimulai dari pembenahan moral pimpinan dan sistem tata kelola. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan di antaranya: transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana, adanya audit internal maupun eksternal, pendidikan etika bagi pimpinan sekolah, pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar, penguatan budaya integritas sekolah, serta pelibatan komite sekolah dalam pengawasan. Dan pengawasan merupakan hal penting dalam tata kelola pendidikan.
Fadilah (2025) di DetikNews pada 24 April 2025, menuliskan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan bahwa dukungan pengawasan oleh masyarakat, orang tua, dan dukungan media massa diperlukan dalam rangka mengawal penggunaan dana BOS yang selama ini sebesar 46,82%; bentuk penyalahgunaan dana BOS selain berupa pemerasan, nepotisme, atau penggelembungan biaya sebesar 42,44% (Indonesia.
Survei Penilaian Integritas, 2024). Data tersebut jelas menunjukkan bagaimana praktik penyalahgunaan dana BOS terjadi di banyak sekolah yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya: pimpinan sekolah, bendahara, staf tenaga kependidikan, dan bahkan komite sekolah.
Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana BOS telah mencederai nilai moral dan etika penyelenggaraan pendidikan. Ditambah dengan pembiaran praktik curang tersebut oleh pimpinan sekolah. Ironinya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Pelanggaran Nilai Moral dan Etika dalam Kasus Penyalahgunaan Dana BOS
Penyalahgunaan dana BOS tentu melanggar nilai moral dan etika. Nilai-nilai yang dilanggar diantaranya: Pertama, nilai keadilan. Pelanggaran terhadap nilai ini tampak pada tidak sampainya hak layanan pendidikan yang optimal kepada siswa. Di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan justru digunakan untuk kepentingan pribadi para oknum pimpinan sekolah. Ketika pimpinan sekolah tidak lagi memegang nilai keadilan, maka budaya sekolah secara menyeluruh dapat terpengaruh oleh tindakan ketidakadilan tersebut.
Kedua, nilai integritas. Integritas merupakan kesesuaian antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Disintegritas berarti hilangnya kesatuan dari apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Pimpinan sekolah yang berintegritas sejati menunjukkan konsistensi moral dalam setiap keputusannya dan menjadi teladan bagi rekan guru, siswa, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pimpinan sekolah yang menyalahgunakan dana BOS menunjukkan disintegritas, yaitu tidak adanya kesesuaian antara prinsip moral dengan perilaku nyata yang dilakukan.
Ketiga adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dana BOS merupakan dana publik yang harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan penggunaan dana yang dimanipulasi, penggunaan nota palsu, serta kegiatan siswa yang fiktif menunjukkan ketidakjujuran dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perilaku pelanggaran etika tersebut menunjukkan ketiadaan kesadaran moral bahwa penggunaan dana BOS adalah tanggung jawab mereka secara publik.
Semua stakeholder sekolah yang mengetahui tindakan pelanggaran moral dan etika tersebut akan menilai bahwa tindakan korupsi mulai dari yang kecil sudah biasa dan boleh terjadi di lingkungan sekolah sehingga akan berpengaruh pada hilangnya kepercayaan terhadap pimpinan dan bahkan lembaga pendidikan
Dampak Pelanggaran Etika dalam Penyalahgunaan Dana BOS
Pimpinan sekolah idealnya menjadi teladan pertama dan utama dalam penerapan nilai moral dan etika di lembaga pendidikan. Wewenang yang dimiliki menjadi modal strategis dalam penguatan nilai-nilai tersebut bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan melalui program sekolah, serta keputusan yang dibuat.
Setiap keputusan tersebut akan berdampak bagi penyelenggaraan pendidikan. Disintegritas yang tampak dalam diri pimpinan tentu akan berdampak luas. Kepercayaan dari guru dan karyawan terhadap pimpinan akan menipis sehingga muncul ketidakpedulian, apatis, bahkan memunculkan sikap meniru apa yang dilakukan oleh pimpinan sekolah.
Menurut saya, hal yang sangat penggunaanya tidak sesuai dengan aturan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pendidikan khususnya penggunaan dana yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika sehingga terwujud penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berintegritas.
Terakhir, semoga dengan adanya tindakan tegas atas penyalahgunaan dana sekolah yang berakibat buruk pada tata kelola pendidikan bisa menjadi pelajaran bagi organisasi secara umum dalam mengelola keuangan. Kepemimpinan yang berintegritas dapat menciptakan budaya organisasi yang jujur, bermoral, dan etis sehingga dapat meningkatkan kualitas praktik bisnis yang etis.
