JCCNetwork.id- Budayawan sekaligus pemerhati Jawa Tengah Budiyanto Hadinogoro menanggapi munculnya aksi protes warga di ruas jalan Randublatung–Cepu. Baginya publik juga perlu melihat persoalan ini secara lebih utuh dan proporsional. Kerusakan infrastruktur jalan tidak selalu lahir dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan merupakan akumulasi persoalan bertahun-tahun yang melibatkan aspek perencanaan, pembiayaan, kondisi geografis, hingga tingginya beban kendaraan yang melintas di jalur tersebut.
Jadi, kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak bisa hanya didasarkan pada satu peristiwa yang sedang viral di media sosial.
“Kita juga harus melihat bahwa penyelesaian persoalan jalan provinsi membutuhkan proses teknis, penganggaran, dan prioritas pembangunan yang tidak dapat diselesaikan secara instan hanya karena tekanan opini publik,” ujar Budiyanto, Senin (1/6/2026).
Budiyanto menjelaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadapi berbagai pekerjaan rumah infrastruktur yang telah menumpuk dari periode sebelumnya. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh persoalan jalan rusak langsung dibebankan kepada gubernur yang baru menjalankan roda pemerintahan dalam waktu relatif singkat.
Dalam tata kelola pembangunan daerah, terdapat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang harus dilalui sebelum proyek perbaikan dapat dieksekusi secara menyeluruh.
Ia menilai polemik yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas birokrasi pembangunan. Warga menginginkan jalan segera diperbaiki karena dampaknya dirasakan setiap hari, sementara pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi agar hasil pembangunan memiliki kualitas dan akuntabilitas yang baik.
“Publik tidak boleh terjebak pada narasi seolah-olah pemerintah diam. Dalam banyak kasus, proses administrasi dan persiapan teknis memang tidak terlihat oleh masyarakat, padahal tahapan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang,” kata Budiyanto.
Terkait kritik bahwa pemerintah lebih banyak membahas soal kewenangan dibanding solusi, Budiyanto menilai penjelasan mengenai kewenangan justru penting agar masyarakat memahami siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu ruas jalan.
Namun demikian, ia sepakat bahwa komunikasi publik harus diimbangi dengan langkah konkret yang dapat dirasakan warga. Menurutnya, penjelasan teknis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat akan tindakan cepat, terutama pada ruas jalan yang berisiko terhadap keselamatan pengguna.
Budiyanto juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya berorientasi pada respons terhadap tekanan viral di media sosial. Pemerintah daerah harus tetap bekerja berdasarkan data kerusakan, tingkat urgensi, volume lalu lintas, serta ketersediaan anggaran. Jika seluruh kebijakan hanya mengikuti isu yang sedang ramai, maka pemerataan pembangunan justru akan terganggu.
“Pemerintah yang baik bukan yang paling cepat merespons viralitas, melainkan yang mampu menyelesaikan masalah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
