JCCNetwork.id- Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Yahya, penunjukan Nanik oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan keputusan yang tepat karena sosok tersebut dinilai telah memahami berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Penunjukan ibu Nanik S Deyang merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena beliau orang yang sangat paham masalah yang dihadapi BGN dan Program MBG selama ini,” kata Yahya saat dihubungi, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini Nanik aktif melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah untuk meninjau pelaksanaan program. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat proses pembenahan di tubuh BGN.
Meski memberikan apresiasi atas penunjukan tersebut, Yahya menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pimpinan baru. Ia menyebut sedikitnya ada tiga aspek utama yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, perbaikan tata kelola kelembagaan dan penggunaan anggaran. Menurutnya, program dengan cakupan nasional seperti MBG membutuhkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan mampu memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif.
Kedua, peningkatan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP). Yahya menilai kepatuhan terhadap aturan teknis harus menjadi perhatian serius agar kualitas makanan dan proses distribusi tetap terjaga.
“Kedua, penegakan disiplin. Disiplin dalam pelaksanaan standar operasional dan diawasi secara ketat dan disiplin,” ucap Yahya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari penyedia bahan pangan, pengolah makanan, hingga petugas distribusi di lapangan.
Selain itu, Yahya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor yang selama ini dinilai masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada BGN semata, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat dengan kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Yahya secara khusus menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program MBG di beberapa wilayah. Kasus tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa sistem pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.
“Terutama dalam melakukan pengawasan. Banyaknya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan,” ucap Yahya.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Nanik, kejadian serupa tidak lagi terulang dan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
“Saya berharap di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident),” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Selain menunjuk Nanik sebagai kepala lembaga, Presiden juga menetapkan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir.
“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, kemudian saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Prasetyo.
Pemerintah berharap susunan kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
