Oleh: Melanius Emanuel Mataus Oematan
Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Di negeri yang selalu menjanjikan ruang aman bagi tumbuhnya generasi muda, luka-luka lama soal kekerasan di sekolah rupanya belum benar-benar sembuh. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan masih diguncang oleh beragam kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sepanjang 2024 setidaknya ada 573 kasus kekerasan yang dilakukan tenaga pendidik angka yang menyisakan gema keras bahwa ada sesuatu yang belum tertangani dalam tubuh sekolah.
Gelombang itu kembali menguat ketika sebuah peristiwa kekerasan oleh kepala sekolah terhadap siswa yang merokok mencuat dan menyebar cepat. Dalam satu kedipan, isu ini menciptakan dua kutub yang saling berhadapan, mereka yang menegaskan bahwa tamparan adalah kekerasan tak terbantahkan, dan mereka yang atas nama pembinaan menganggap tindakan fisik bisa ditoleransi ketika sistem tidak memadai mendukung guru.
Dalam debat yang disiarkan salahsatu stasiun televisi swasta pada 23 Oktober 2025 mempertegas jurang itu. Pemerhati pendidikan menolak keras kekerasan dalam bentuk apa pun, sementara perwakilan PGRI berargumen bahwa tindakan fisik dapat menjadi “langkah terpaksa” ketika guru berdiri sendirian menghadapi kenakalan siswa. Pertanyaannya mencuat, apakah kekerasan bisa dibenarkan demi pembinaan? Atau justru ada penyalahgunaan kekuasaan guru yang dibiarkan berjalan terlalu jauh?
Batas Etis Kekuasaan Guru
Guru memang memegang kekuasaan tertentu dalam proses pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan guru sebagai pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam kerangka inilah guru mengambil peran sebagai pemangku moral, penjaga arah, sekaligus teladan.
Namun, kekuasaan ini bukan kuasa tak terbatas. Domenec Mele mengingatkan bahwa kekuasaan hanya layak dijalankan bila berpihak pada keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kekerasan, apa pun bentuknya, tidak pernah muat dalam ruang moral itu. Ia merusak martabat siswa, melukai hak dasar mereka sebagai individu yang tumbuh.
Regulasi pun sejalan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan bahwa sekolah adalah tempat aman; setiap individu di dalamnya baik pendidik maupun peserta didik berhak bebas dari kekerasan. Dengan begitu, alasan pembinaan tidak bisa dijadikan legitimasi untuk tindakan fisik yang menjatuhkan.
Mengoperasikan Kekuasaan Guru Secara Etis
Menghindari kekerasan bukan sekadar urusan regulasi, namun menyentuh inti dari profesi pendidik. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pemimpin moral. Bahkan dalam Human Quality Treatment, Mele mengajukan tiga dasar etis bagi pemimpin dalam menggunakan kekuasaan yakni respect, care, dan development. Tiga poros ini menjadi kompas bagi guru dalam membina siswa.
1. Respect
Respek membuat guru melihat siswa sebagai pribadi, bukan pelaku kesalahan. Ketika siswa melanggar aturan bahkan berat respek mengajak guru membuka dialog, bukan telapak tangan. Dari relasi yang berangkat dari penghargaan, siswa dilatih bertanggung jawab tanpa kehilangan hak-haknya sebagai manusia.
2. Care
Guru yang peduli tidak terburu-buru menghukum. Ia bertanya lebih dulu, mencari tahu sebab, dan memahami konteks. Kepedulian membangun rasa aman, membuat ruang yang memungkinkan siswa terbuka, dan pada akhirnya membuka jalan perubahan.
3. Development
Inilah puncak etis penggunaan kekuasaan guru. Pembinaan bukan sekadar memberi sanksi, tetapi membantu siswa bertumbuh menjadi pribadi bermoral. Ki Hajar Dewantara menyebut guru sebagai pamong penuntun yang mengarahkan siswa pada kodratnya, bukan penguasa yang memaksakan ketakutan.
Kuasa Guru Bukan untuk Menghukum, Tetapi Menumbuhkan
Pada akhirnya, kekuasaan guru adalah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Namun, kekuasaan itu tidak pernah dimaksudkan untuk menakut-nakuti siswa. Ia hadir untuk menumbuhkan kebajikan, membentuk karakter, dan membuka jalan bagi perkembangan moral.
Guru menjadi kuat bukan karena ia dapat menghukum, tetapi karena ia mampu membimbing, menguatkan, dan menuntun siswa menuju kedewasaan. Dalam ruang pendidikan yang sehat, kekerasan tak memiliki tempat; yang tersisa hanya ruang tumbuh yang dibangun dari respek, kepedulian, dan komitmen untuk memanusiakan setiap insan muda.











