JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) Non-ASN di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kegagalan pengangkatan 500 bidan pendidik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kurniasih menegaskan bahwa kedua peristiwa ini mencerminkan minimnya penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan di Indonesia, meskipun baru-baru ini mereka dianggap sebagai pahlawan dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Kita prihatin kasus dipecatnya 249 Nakes non-ASN di Manggarai dan dibatalkannya SK PPPK hampir 500 bidang pendidik karena persoalan administrasi.
Ujung benang merahnya sama, harapan Nakes untuk mendapat kesejahteraan yang layak menjadi menguap,” kata Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Menurut Kurniasih, kasus pemecatan Nakes di Manggarai merupakan domain pemerintah daerah, namun Kementerian Kesehatan juga seharusnya turut memerhatikan kondisi di lapangan.
Dia menekankan pentingnya menjaga hak-hak Nakes agar mereka tidak terabaikan dan tidak bekerja dengan upah di bawah standar, karena hal itu dapat berdampak pada pelayanan kesehatan di daerah.
“Karena nanti juga bisa memengaruhi pelayanan kesehatan di daerah jika nasib ratusan Nakes ini diberhentikan. Jangan lupa mereka sudah berada di garis depan saat pandemi. Lalu apa penghargaan kita terhadap mereka?” ujar Kurniasih.
Sementara itu, terkait kegagalan pengangkatan 500 bidan pendidik menjadi PPPK, Kurniasih menyoroti masalah administrasi terkait gelar pendidik dan nomenklatur jabatan fungsional yang dibutuhkan.
“Jangan sampai jika terjadi perbedaan norma administrasi lantas menghalangi teman-teman bidan honorer yang sudah mengabdi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di detik terakhir gagal menjadi PPPK. Kemenkes dan BKN mungkin Kemendikbud harus duduk bersama agar 500 bidan ini segera mendapat solusi,” tutur Kurniasih.
