JCCNetwork.id- Wacana penyesuaian tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek kembali mengemuka setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan perubahan tarif angkutan umum berbasis bus di Ibu Kota. Usulan tersebut mendapat dukungan dari pengamat transportasi Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, yang menilai penyesuaian tarif sudah layak dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan transportasi publik.
Sebelumnya, DTKJ mengusulkan tarif Transjakarta untuk layanan dalam kota dinaikkan menjadi Rp5.000 per perjalanan. Sementara itu, tarif layanan Transjabodetabek diusulkan sebesar Rp10.000 dan layanan Mikrotrans dikenakan tarif Rp2.000.
Ki Darmaningtyas menilai besaran tarif yang berlaku saat ini masih tergolong paling rendah dibandingkan dengan layanan angkutan umum serupa di sejumlah kota besar di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tarif Transjakarta sudah saatnya dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional.
Ia membandingkan tarif angkutan umum di beberapa daerah, seperti Surabaya yang telah menerapkan tarif Rp5.000, sedangkan Trans Semarang dan Trans Jogja mematok tarif Rp4.000. Menurutnya, penerapan tarif tersebut tidak menimbulkan persoalan berarti di daerah masing-masing.
“Di Surabaya tarifnya sudah Rp 5.000 dan tidak ada masalah. Trans Semarang dan Trans Jogja tarifnya Rp 4.000, juga tidak ada masalah,” terangnya, Kamis (9/7).
Yang menjadi perhatian, lanjut Ki, besaran upah minimum di kota-kota tersebut justru lebih rendah dibandingkan Jakarta. Karena itu, ia menilai penyesuaian tarif di Ibu Kota masih berada dalam batas yang wajar apabila diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ki Darmaningtyas, pembahasan mengenai kenaikan tarif Transjakarta sebenarnya bukan hal baru. Wacana tersebut telah bergulir sejak 2007, namun berulang kali tertunda karena berbagai pertimbangan kebijakan.
Di sisi lain, ia menilai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menuntut adanya langkah untuk mengurangi beban subsidi transportasi publik. Penyesuaian tarif dinilai dapat menjadi salah satu solusi agar layanan Transjakarta tetap beroperasi secara optimal tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain mendukung usulan kenaikan tarif, Ki juga memberikan masukan terkait pengembangan layanan Transjabodetabek yang melayani kawasan penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, BSD, dan Tangerang.
Ia mengusulkan agar armada pada rute-rute tersebut menggunakan bus berlantai tinggi (high deck). Menurutnya, penggunaan armada tersebut memungkinkan penumpang melakukan perpindahan antarlayanan langsung di dalam halte tanpa harus keluar dari area berbayar.
Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi perjalanan sekaligus mengurangi biaya yang harus ditanggung penumpang ketika melakukan perjalanan dengan beberapa kali perpindahan moda.
Ki mencontohkan perjalanan dari Bekasi menuju kawasan Blok M. Dengan sistem bus berlantai rendah (low deck) yang saat ini digunakan pada sebagian layanan, penumpang harus melakukan tap kartu lebih dari satu kali saat berpindah layanan sehingga biaya perjalanan menjadi lebih besar.
“Mengapa demikian? Karena jika menggunakan bus low-deck seperti sekarang (yang pintunya rendah dan tidak bisa transfer di dalam halte), beban biaya penumpang menjadi berlipat-lipat,” tuturnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penggantian armada bukan menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, persoalan tersebut juga dapat diatasi melalui penerapan sistem tarif berbasis waktu atau durasi perjalanan.
Dalam usulannya, tarif sebesar Rp5.000 dapat berlaku selama tiga jam sejak penumpang pertama kali melakukan tap kartu. Dengan skema tersebut, pengguna layanan hanya dikenakan satu kali pembayaran meski harus berganti koridor atau layanan selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan.
“Penumpang cukup melakukan tapping sekali, dan selama masih dalam kurun waktu 3 jam, mereka hanya perlu membayar satu kali tarif tersebut. Namun, bagaimana mekanisme kontrol di lapangannya? Nah, hal itu memang menjadi PR tersendiri,” pungkasnya.
Ia mengakui bahwa penerapan tarif berbasis durasi memerlukan sistem pengawasan dan mekanisme pengendalian yang matang agar tidak menimbulkan penyalahgunaan maupun kendala operasional di lapangan.
Wacana penyesuaian tarif Transjakarta hingga kini masih menjadi bahan kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan. Selain mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan transportasi publik, pemerintah juga diharapkan menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat membayar tarif dengan peningkatan kualitas layanan yang diberikan.
