JCCNetwork.Id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia. Puan menekankan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
“Kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus ini, melakukan penyelidikan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tegas Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Selain mendesak investigasi, Puan juga menyoroti perlindungan terhadap korban dan keluarga mereka. Ia meminta pemerintah memastikan hak-hak para korban terpenuhi dan memberikan pendampingan yang memadai.
“Pemerintah harus melindungi WNI yang menjadi korban dan memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambah Puan.
Sebagai langkah konkret, Puan menyatakan bahwa komisi terkait di DPR akan segera memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2MI) guna membahas serta menindaklanjuti kasus ini.
“Komisi terkait tentu akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kasus ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga telah meminta pemerintah Malaysia untuk menangani insiden ini dengan serius. Direktur ASEAN Kemenlu, Mirza Nurhidayat, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Malaysia guna memastikan keadilan bagi para korban.
“Kami sedang meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk menangani hal ini dengan serius,” kata Direktur ASEAN Kemenlu, Mirza Nurhidayat, pada Kamis (30/1/2025).
Mirza juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perjanjian bilateral terkait penanganan warga negara yang melintas secara ilegal di perairan kedua negara. Salah satu kesepakatan tersebut adalah pedoman bersama (common guidelines) yang mengatur perlakuan terhadap nelayan tradisional yang melintas di wilayah laut masing-masing negara.
“Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia memiliki pedoman bersama yang mengatur penanganan nelayan tradisional yang melintas. Seharusnya tidak ada penahanan atau tindakan kekerasan terhadap mereka,” pungkas Mirza.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Malaysia terkait insiden penembakan tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya menekan Malaysia agar bertanggung jawab atas kejadian ini.
