Pembagian Pos Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran adalah Strategi Pembangunan, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

 

JCCNetwork.id-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, menekankan pentingnya pembagian pos menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan sebagai bagi-bagi kekuasaan semata, tetapi sebagai strategi untuk memperkuat pembangunan nasional.

- Advertisement -

Dalam pernyataannya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, AHY menyatakan bahwa pembagian kekuasaan yang tepat dan proporsional menjadi dasar bagi kemajuan Indonesia ke depan.

“Elegannya ini disebut power sharing. Bukan bagi-bagi sembarangan, tetapi memang power yang di-share secara tepat, proporsional. Paling penting menuju tujuan besarnya apa,” ungkap AHY, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/6/2024).

AHY menegaskan bahwa partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran, memiliki visi yang sama dalam memajukan kepemimpinan nasional.

- Advertisement -

“Tentu rakyat yang akan merasakannya. Kami yang mendapat amanat tentu punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menyoroti pentingnya pembagian kekuatan politik, AHY menekankan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat memegang teguh komitmennya dalam politik.

“Pak Prabowo seorang tokoh yang sangat memegang komitmen. Sejak awal beliau bersama dalam perjuangan pemenangan pemilu bahkan mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. Saya pegang di situ,” ujar AHY.

Partai Demokrat, lanjut AHY, tidak ingin menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebaliknya, Demokrat berkomitmen untuk menyiapkan kader terbaiknya guna mengisi posisi dalam pemerintahan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

“Saya kembali tanya, Pak Prabowo menugaskan kami di mana? Saya akan siapkan orang-orangnya. Untuk bisa menjalankan tugas, mudah-mudahan tidak mengecewakan,” katanya.

Dalam diskusi mengenai pembagian posisi menteri, AHY menegaskan tidak ada intervensi dari Partai Demokrat terhadap keputusan Prabowo. Semua dilakukan melalui diskusi dan komunikasi politik yang saling menghargai.

“Begini kompetensi kami tetapi hak prerogatif adalah presiden. Beliau sampaikan bahwa negara jika ingin kuat sumber daya harus tepat sasaran, the right man on the right place. Artinya beliau punya prinsip seperti itu,” papar AHY.

Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa Demokrat terbuka untuk menerima tanggung jawab dalam pemerintahan, terutama jika penempatan tersebut sejalan dengan prinsip politik partai.

Ia berkomitmen bahwa Partai Demokrat akan bekerja keras dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

“Saya selama memimpin Demokrat ingin menunjukkan bahwa kalau kami bergabung dalam pemerintahan akan bertanggung jawab lahir batin,” ujarnya.

Dengan semangat yang jelas, AHY menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa kolaborasi dalam pemerintahan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, memperkuat fondasi negara untuk masa depan yang lebih cerah.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Otorita IKN Tegaskan Isu Rekrutmen Pegawai Hoaks

JCCNetwork.id- Otorita Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan tidak pernah membuka rekrutmen pegawai sebagaimana ramai beredar di media sosial dan berbagai kanal informasi lainnya. Klarifikasi...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER