JCCNetwork.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memproses perbaikan ruas jalan Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora dengan memasuki tahap lelang proyek.
Untuk pekerjaan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,276 miliar.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar di Kota Semarang, Senin (1/6/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
Menurut Henggar, desain teknis proyek masih akan dievaluasi sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah agar cakupan perbaikan dapat diperluas dari rencana awal.
Selain proyek yang sedang diproses tahun ini, Pemprov Jateng sebelumnya telah melakukan perbaikan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer pada 2025 dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Pekerjaan tersebut mencakup wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan.
Secara keseluruhan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran Rp45,86 miliar sepanjang 2025 hingga 2026 untuk peningkatan kondisi jalan provinsi di Kabupaten Blora yang memiliki total panjang 101,5 kilometer.
Untuk mempercepat penanganan infrastruktur, Pemprov Jateng juga mengusulkan sejumlah ruas jalan di Blora agar memperoleh dukungan pembiayaan dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” kata Henggar.
Tiga ruas jalan telah diajukan dalam program tersebut kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan data pemerintah provinsi, usulan pendanaan melalui IJD pada 2026 mencapai Rp46,6 miliar dan ditujukan untuk mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah merespons cepat berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dan infrastruktur.
Menurutnya, laporan yang ramai diperbincangkan di media sosial harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Luthfi juga menegaskan bahwa perbaikan jalan harus dilakukan secara profesional dengan mengutamakan kualitas pekerjaan.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Ruas jalan yang mengalami kerusakan berat diminta menjadi prioritas utama dalam program penanganan infrastruktur.
Selain memaksimalkan anggaran daerah, Pemprov Jateng juga terus mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Tengah.
