JCCNetwork.id- Tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS). Tahun ini, peringatan HPS kembali dibayang-bayangi oleh ancaman krisis pangan. Laporan SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World) tahun 2023 mencatat angka kelaparan penduduk dunia mencapai 691 hingga 783 juta jiwa.
Hal ini berarti 9,2 persen penduduk dunia mencapai kelaparan, dan angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 7,9 persen. Dengan data terakhir ini PBB memprediksi jumlah angka kelaparan pada tahun 2030 mendatang lebih dari 670 juta orang dan angka ini jauh di atas target program zero hunger.
Sementara itu angka kelaparan ditingkat nasional juga turut mengkhawatirkan. Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), angka kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara-negara tetangga. FAO sendiri mendefinisikan kelaparan sebagai kondisi seseorang yang asupan makanannya tidak memenuhi standar energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
FAO kemudian mengukur angka kelaparan berdasarkan prevalence of undernourishment, yakni data prevalensi kurang gizi atau ketidakcukupan konsumsi pangan dari setiap negara. Angka kelaparan yang tercatat dalam basis data FAO merupakan rata-rata per tiga tahun terakhir (3-years average). Artinya, data 2022 merupakan rata-rata dari angka kelaparan periode 2020-2022.
Hasilnya, pada 2022 Indonesia tercatat memiliki angka 5,9% atau dengan kata lain sekitar 5,9% dari total populasi Indonesia (sekitar 16,2 juta orang) diperkirakan mengalami kelaparan. Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di kelompok negara ASEAN, setelah Timor Leste. Posisi ini lebih buruk dibanding Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia. Adapun jika dilihat dari segi jumlah penduduk, angka kelaparan Indonesia menempati peringkat puncak di ASEAN. Sebanyak 16,2 juta orang kelaparan di Indonesia, kemudian diikuti Filipina 5,9 juta orang, dan Vietnam 4,9 juta orang.
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan penyebab utama ancaman krisis pangan berkaitan dengan orientasi tata kelola pangan yang masih mengacu pada ‘Ketahanan Pangan’, bukan ‘Kedaulatan Pangan’. Kedaulatan Pangan didefinisikan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Dalam tataran implementasi, konsep kedaulatan tersebut meliputi segala aspek di dalam sistem pangan, mulai dari aspek atau subsistem penguasaan tanah (Reforma Agraria), model produksi (Agroekologi), pengolahan & penyimpanan (cadangan pangan), distribusi (tata niaga), konsumsi bagi kelembagaannya.
“Konsep ini sekaligus menjadi alternatif dan bahkan pengganti dari sistem pangan yang berlangsung selama ini yang tidak mementingkan siapa, bagaimana, dan kapan memproduksi pangan, serta dari mana asal pangan tersebut. Oleh karena itu model ‘Ketahanan Pangan’ ini rawan dan sudah terjadi dengan terciptanya ketergantungan pada perdagangan dan pasar internasional, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kecukupan gizi dan bahkan keamanan pangannya (food safety)” paparnya.
Ancaman krisis pangan telah menjalar ke seluruh belahan dunia, yang ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras, kedelai, dan jagung. Berdasarkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian/Food and Agriculture (FAO) tahun 2022, kenaikan harga pangan, pupuk, dan energi mendorong ancaman krisis pangan semakin nyata. Kondisi ini turut disertai iklim yang membuat negara produsen pangan menahan diri melakukan ekspor.
Harga pangan yang melambung juga disebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk Kimia. Pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang meningkat patut diakui telah mengakibatkan kerusakan ekosistem lainnya, serta kesehatan manusia (food safety) sejak dijalankan pada tahun 1960, dan di Indonesia sejak tahun 1970, atau lebih dikenal dengan Revolusi Hijau di tingkat dunia.
“Akibat dari sistem pangan yang seperti itu menimbulkan konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, stunting atau tengkes, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan alam. Oleh karena itu, langkah pemerintah saat ini sudah tepat yakni menempatkan ‘Kedaulatan Pangan’ dan ‘Reforma Agraria’ dalam program prioritas nasional sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan mengantisipasi krisis pangan.”
“Hal penting lainnya adalah transformasi model pertanian di Indonesia, dari yang bergantung pada pupuk kimia dan pestisida atau biasa dinamakan pertanian konvensional sekarang ini, ke pertanian yang agroekologis. Perlu diperhatikan juga dalam transformasi ini bahwa akan terjadi suatu masa transisi penurunan produksi dalam suatu masa tertentu. Pada masa transisi diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi petani, juga pengadaan peralatan – peralatan dan bahan – bahan lainnya untuk bisa pertanian agroekologis dijalankan. ” tambahnya.
Henry mengingatkan, krisis pangan global di tahun 2008 membuktikan konsep ketahanan pangan terbukti gagal menjawab persoalan pangan. Kondisi yang terjadi bukan karena keterbatasan alam, tapi sistem pangan yang ada membuat ketergantungan pangan di dunia.
“Selama periode Krisis Pangan Global di tahun 2008, korporasi pangan internasional terindikasi melakukan spekulasi komoditas pangan. Korporasi-korporasi seperti Monsanto, Cargill, General Mills, dan masih banyak lainnya tercatat mendapatkan peningkatan laba secara drastis pada periode tersebut. Kondisi ini yang kita khawatirkan akan terus berulang, jika tidak ada transformasi sistem pangan yang berpihak pada rakyat” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Henry menyebut SPI selama ini terus mendorong agar membuat sebuah model alternatif pengelolaan pangan yang disebut dengan ‘Kawasan Daulat Pangan’ atau KDP. KDP merupakan konsep pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh anggota SPI dari tanah hasil perjuangan reforma agraria anggota SPI.
“Di dalam KDP, SPI juga melakukan transformasi model pertanian konvensional – pertanian kimia menuju pertanian agroekologi yang berbasis pertanian keluarga dalam sub-sistem produksi pangannya dengan mengandalkan beragam kekayaan sumber daya agraria dan genetik untuk membangun pertanian multi penanaman dan bukan monokultur di KDP tersebut. Berbagai inovasi perbenihan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan dan teknologi budidaya yang tepat guna bagi petani akan dikembangkan untuk menjamin kecukupan pangan yang aman, sehat dan bergizi, serta berkelanjutan bagi penduduk di kawasan tersebut,” paparnya.
Henry melanjutkan, keberlanjutan produksi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan keberlanjutan konsumsi pangannya, oleh karena itu sub-sistem distribusi akan dikembangkan melalui pasar territorial dan model pertanian dengan dukungan masyarakat konsumen atau disebut juga Community Support Agriculture (CSA), serta potensi penerapan pemasaran on-line untuk konsumen di luar kawasan yang masih terjangkau dan tidak mencemari udara akibat transportasi pangan sebagai salah upaya untuk menjalin hubungan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Ini juga sekaligus memberikan pengaruh mereka untuk mengutamakan produk lokal petani daripada produk-produk impor yang tidak terhindarkan melimpah di perkotaan.
Di tengah situasi ancaman krisis pangan dan kelangkaan pupuk, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini diprediksi akan memasuki musim kemarau, dan akan memasuki musim kemarau, dan akan muncul fenomena El Nino. Maka dari itu, Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Pertanian melalui Surat Edaran tentang Antisipasi Musim Kemarau 2023 dan El Nino Lemah, memberikan anjuran kepada petani untuk melakukan tanam padi segera sebagai upaya menghindari kerusakan dan gagal panen.
“Beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang dialami petani anggota SPI di kawasan Daulat Pangan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, telah selesai masa panen padi pada bulan Maret 2023 dengan hasil yang sangat baik dan harga gabah yang diterima cukup tinggi. Mengingat himbauan untuk segera menanam padi dan harga gabah akhir – akhir ini masih cukup menguntungkan, petani anggota SPI akan melakukan penanaman serentak awal bulan April tepatnya pada hari Kamis, 6 April 2023 SPI menyelenggarakan kegiatan “TANAM PADI SERENTAK NUSANTARA” tanpa menggunakan pupuk kimia di tanah seluas 1.000 hektar Kawasan Daulat Pangan SPI.”
“Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, Menteri Pertanian RI, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Tuban. Menindaklnjuti kegiatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo kemudian memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 27 April 2023. Presiden Jokowi membuka dengan menjelaskan latar rapat sebagai lanjutan dari kehadirannya dalam acara Tanam Padi Serentak di Kawasan Daulat Pangan SPI Tuban Jawa Timur pada 6 April 2023 lalu. Presiden menekankan, ketersediaan pupuk khususnya untuk pangan strategis sangat krusial dalam menjamin kedaulatan pangan ditengah tantangan global saat ini. Menurutnya penggunaan pupuk organik tak hanya menjawab persoalan kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air dan menjaga kesuburan tanah”, paparnya.
Akan tetapi semangat petani ternodai dengan keputusan impor beras pada akhir tahun 2022 dan sepanjang tahun 2023 ini yang ditargetkan mencapai 2 juta ton. Pada periode Januari-Juli 2023 Pemerintah Indonesia telah mengimpor sebanyak 1,17 juta ton beras dengan nilai sekitar Rp 9,6 triliun. Bahkan belum berakhir kalender, wacana impor beras tahun 2024 telah santer diwacanakan. Akan tetapi impor tersebut tidak berdampak pada stabilitas harga beras.
Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional per 14 Oktober 2023, rata-rata harga beras medium secara nasional sudah menyentuh Rp. 13.090 per kg. Angka ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 sebesar Rp. 10.900 per kg. Guncangan pangan yang terjadi patut disadari disebabkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan mengganti UU 18/2012 tentang pangan dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani membuat impor pangan semakin mudah, tanpa mempedulikan produksi petani dalam negeri, hingga mempengaruhi perlindungan harga ditingkat petani dan konsumen.
Sebenarnya pemerintah Indonesia sadar bahwasannya harga beras itu tidak bisa disamakan dengan negara lain, karena harga beras berbeda di tiap-tiap negara dan indonesia harus punya spesifikasi harga sendiri.
“Hanya saja pemerintah Indonesia membuat kesalahan fatal sebab Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan hanya Rp.5.000 per kg. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Beras premium bisa mencapai Rp.14.800 per kg”, tutur Henry.
Akibatnya margin harga tersebut membuat beras sebagai barang spekulan yang dikuasai perusahaan besar. Perum Bulog tidak bisa mengimbangi harga gabah dan beras. Mata rantai perdagangan sudah demikian luas tidak bisa dikontrol. Kenaikan harga beras juga dipengaruhi intensitas musim panen yang berkurang karena memasuki masa paceklik.
Henry menjelaskan, “lain hal apabila bulan Februari – Maret yang merupakan musim panen raya, harga beras harus bisa distabilkan. Dengan catatan tidak menurunkan harga gabah petani”.
“Berdasarkan situasi dan kondisi di atas, Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) akan menyelenggarakan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2023 yang akan berlangsung dua pekan pada tanggal 15-31 Oktober 2023. Rangkaian akan dijalankan dengan bentuk kegiatan antara lain konferensi pers, rapat umum, diskusi, seminar, dan kegiatan di tanah-tanah pertanian secara nasional dan internasional”, tutupnya.
