JCCNetwork.id- Langkah Presiden Jokowi melakukan panen raya bersama petani di beberapa tempat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur sedang menjadi pusat perhatian.Langka Presiden memberikan harapan serta angin segar bagi usaha di dunia pertanian, sekaligus mengurangi kekhawatiran ketersediaan stok beras secara nasional.
Secara fundamental, Prsiden Jokowi sudah menentukan arah pembangunan Nasional ke depan yang diharapkan dapat diteruskan oleh calon presiden mendatang.
Sektor ekonomi, pertambangan maupun pertanian menjadi konsen dan prioritas program pembangunan nasional yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Hal Ini dibuktikan dengan pertama, masifnya pembangunan infrastruktur baik jalan nasional biasa maupun jalan tol yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan percepatan rantai pasok bahan pangan, dari dan ke hilir dan hulu.
Kedua, pembangunan waduk dan bendungan diharapkan memacu pertumbuhan sektor pertanian, terutama dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Ketiga, Program hilirisasi produk pertambangan, diharapkan mendorong Indonesia menjadi negara industri masa depan.
“Khususnya Pembangunan sektor Pertanian, Kam1PB mendukung Calon Presiden kedepan yang mampu mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional untuk kesejahteraan nuswantara, pastinya untuk para stakehorder pertanian,” kata Ketua Umum Keluarga IPB (KAM1PB), Titik Wijayanti, kepada JCCNetwork.id, Selasa (13/3/2023).
Menurut Titik, terkait dengan kedaulatan pangan nasional ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu pertama pra panen kedua pascapanen. Pra panen, menyangkut pertama ketersediaan lahan pertanian yang cukup, artinya jika lahan pertanian belum cukup harus dibuat lahan-lahan baru yang sesuai dengan budaya pertanian, kedua ketersedian bibit yang berkualitas, ketiga ketersediaan pupuk yang cukup dan tepat waktu tanam, keempat pengaturan pola tanam yang baik dan terstruktur. Artinya mesti ada kesinambungan masa tanam dan panen disetiap wilayah (daerah).
Kelima, peningkatan sarana dan prasarana terkait dengan pertanian, terutama dalam hal pendanaan untuk permodalan, maupun peralatan penunjang pertanian. Pasca Panen, beberapa faktor yang terkait ini diantaranya pertama harga jual produk panen, khusus nya padi sawah atau gabah. Artinya pemerintah harus menjaga harga produk hasil panen petani yang menguntungkan baik ditingkat petani, maupun konsumen. Dimana harga jual produk bisa menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen karena harga yang mahal. Disinilah diperlukan peranan pemerintah dalam hal subsidi untuk harga pembelian ditingkat petani dan subsidi pembelian produk pertanian ditingkat konsumen. Kedua, penyerapan produk pertanian untuk dijadikan buffer stock nasional. Ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan Suply dan Demand pangan pokok secara nasional.
Selain itu juga kedepan pemerintah harus mampu menjadi lumbung pangan nasional dengan menyimpan produk dan bahan produk, seperti contoh tidak saja menyimpan beras sebagai stock nasional akan tetapi juga mampu menyimpan padi, sehingga stock beras nasional dapat terjaga.
Lalu perlu juga dikembangkan produk pangan nasional lainnya, sebagai difersifikasi pangan nasional berdasarkan lokasi, seperti Jagung, Singkong, Sagu dan Porang.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Kam1PB akan terus mengawal dan memberikan masukan terkait dengan pembangunan sektor pertanian kepada Calon Presiden mendatang, baik diminta atau tidak diminta,” ucap Titik.
Sementara itu, Ketua Bidang Eksekutif Kam1IPB, Yayat Dinar menekankan pihaknya akan terus berjuang sesuai dengan bidang dan keahlian pertanian yang nota bene menjadi basis keilmuan Kam1IPB, dan sumber kehidupan bagi sepertiga penduduk Indonesia.
Mengingat konsep dan design kedaulatan pangan nasional ini sangat penting dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana 28.61 % penduduk atau 38.7 juta jiwa masih bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.
Mereka lah yang terus memberi makan penduduk Indonesia. Maka pemerintah harus konsen pada isu strategis ini antara lain ketergantungan impor pangan, pupuk dan benih; daya saing dan nilai tambah produk pertanian; nilai tukas petani; kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sosial.
“Sekali lagi kedaulatan pangan nasional harus menjadi prioritas utama program kerja calon pemimpin Bangsa Indonesia ke depan. NKRI harus kuat, kokoh dan mandiri serta berdaulat berdasar pada budaya nusantara,” tutup Yayat.
