JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang memperluas kelompok masyarakat yang berhak menikmati layanan transportasi umum secara gratis di tengah pembahasan penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik apabila tarif baru resmi diberlakukan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji kemungkinan penambahan kategori penerima manfaat di luar 15 golongan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan masyarakat jika terjadi perubahan tarif angkutan umum.
Menurut Pramono, setiap kebijakan penyesuaian tarif tentu akan berdampak terhadap sebagian pengguna layanan transportasi. Oleh karena itu, Pemprov DKI berupaya menyiapkan langkah antisipatif melalui perluasan penerima fasilitas transportasi gratis agar kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan tetap memperoleh perlindungan.
“Kalau nanti akan ada penyesuaian harga, maka pasti ada golongan yang akan terkena. Kami sedang menghitung kelompok mana yang mungkin kita akan berikan tambahan di luar yang 15 yang sudah kita putuskan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dilansir dari Antara, Kamis, 9 Juli 2026.
Pembahasan mengenai penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek hingga kini masih berlangsung bersama DPRD DKI Jakarta. Pemerintah provinsi menyebut proses pembahasan telah memasuki tahap akhir sebelum keputusan resmi mengenai besaran tarif diumumkan kepada publik.
Pramono menegaskan, sebelum menetapkan tarif baru, pemerintah akan kembali melakukan penghitungan terhadap besaran subsidi yang akan diberikan kepada operator layanan transportasi publik tersebut. Langkah itu dinilai penting agar tarif yang diterapkan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan transportasi massal.
Selain menghitung skema subsidi, Pemprov DKI juga telah menerima usulan tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Masukan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan formula tarif yang dinilai seimbang antara kebutuhan operasional layanan dan daya beli masyarakat.
Rencana penyesuaian tarif TransJakarta maupun TransJabodetabek disebut menjadi salah satu agenda prioritas yang ingin segera diselesaikan pemerintah daerah. Meski demikian, Pemprov DKI memastikan keputusan akhir tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional, tetapi juga dampak sosial terhadap pengguna transportasi umum.
Pemerintah berharap kebijakan tarif yang nantinya diterapkan tetap mampu mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas perkotaan.
Di sisi lain, Pramono juga meminta agar implementasi program layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat yang telah berlaku selama ini terus diperkuat. Menurutnya, program tersebut harus semakin disosialisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh warga yang memenuhi persyaratan.
Dengan pembahasan yang telah memasuki tahap akhir, keputusan mengenai besaran tarif TransJakarta dan TransJabodetabek beserta kemungkinan penambahan kelompok penerima layanan gratis diperkirakan akan segera diumumkan setelah memperoleh kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan layanan transportasi publik dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna.
