JCCNetwork.id- Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka peluang memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Banten, apabila penanganan di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal hingga masa berlaku status tersebut berakhir.
Status tanggap darurat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Tangerang dan mulai berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 1 Juli hingga 14 Juli 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan pengerahan sumber daya lintas instansi dalam upaya memadamkan api serta menangani dampak yang ditimbulkan.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah SK Bupati tentang status kedaruratan diterbitkan, maka aturan tersebut berlaku selama 14 hari,” kata Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, kepada media, dikutip Senin (6/7).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, status tanggap darurat memang diberlakukan selama dua pekan sejak keputusan diterbitkan. Namun, pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, apabila dalam kurun waktu tersebut proses pemadaman dan penanganan dampak kebakaran dapat diselesaikan secara optimal, maka status kedaruratan dapat diakhiri sesuai hasil evaluasi. Sebaliknya, jika situasi masih membutuhkan penanganan intensif, pemerintah memiliki opsi untuk memperpanjang masa tanggap darurat demi memastikan seluruh proses berjalan efektif.
Sementara itu, upaya pemadaman api masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas BPBD, BNPB, TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta sejumlah unsur relawan. Proses pemadaman menghadapi tantangan karena titik api masih muncul di sejumlah area timbunan sampah yang sulit dijangkau.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga saat ini kebakaran belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Dari total sekitar 15 hektare kawasan TPA yang terdampak, baru sekitar 40 persen area yang berhasil dipadamkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran yang mulai terjadi sejak 30 Juni 2026 masih menjadi ancaman serius, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Asap tebal yang terus muncul dari area pembakaran turut memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah sekitar.
Dampak kesehatan akibat kebakaran juga mulai dirasakan warga. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sedikitnya 139 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang diduga dipicu paparan asap dari kebakaran TPA. Pemerintah bersama instansi kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat, sekaligus memberikan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak.
Selain gangguan kesehatan, kebakaran juga memaksa ratusan warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Data BNPB menunjukkan sebanyak 232 orang saat ini mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar untuk menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya.
Mayoritas pengungsi berasal dari kelompok rentan. Mereka terdiri atas 60 anak-anak, 26 balita, tujuh lanjut usia, satu ibu hamil, serta satu penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus selama berada di lokasi pengungsian.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan berbagai instansi terkait terus menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Di sisi lain, proses pemadaman tetap menjadi prioritas utama agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman.
Evaluasi terhadap status tanggap darurat akan dilakukan mendekati berakhirnya masa berlaku pada 14 Juli 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan pemadaman, kondisi lingkungan, serta keselamatan masyarakat di sekitar TPA Jatiwaringin.
