JCCNetwork.id- Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah berbagai persoalan pelayanan yang selama ini kerap dikeluhkan jemaah Indonesia kembali terulang.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menyoroti sejumlah aspek krusial yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan ibadah haji. Persoalan tersebut mencakup kualitas konsumsi, layanan katering, transportasi, hingga fasilitas penginapan bagi jemaah selama berada di Arab Saudi.
Menurutnya, pelayanan haji harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta kesehatan jutaan jemaah asal Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Lisda menegaskan kebutuhan dasar jemaah, khususnya makanan dan layanan konsumsi, harus dipastikan memenuhi standar kesehatan dan ketepatan distribusi. Ia meminta pemerintah bersama penyedia layanan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi makanan yang terlambat diterima ataupun kualitas konsumsi yang menurun.
“Mulai dari makanan gizinya terpenuhi, kemudian jangan sampai basi misalnya. Juga jangan sampai terlambat diterima para jemaah,” kata Lisda kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (15/5).
Selain konsumsi, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kontrak kerja sama dengan seluruh penyedia layanan haji. DPR meminta standar pelayanan yang telah disepakati benar-benar dijalankan, mulai dari penyedia transportasi, katering, hingga akomodasi hotel.
Ia menjelaskan, pemerintah sejak awal telah diingatkan agar memperketat proses pengadaan dan pengawasan layanan demi memastikan kualitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lokasi hotel jemaah yang harus berada dalam radius yang telah ditetapkan agar tidak menyulitkan mobilitas jemaah.
“Ya, memang kami sudah mengingatkan sekali ya, dari awal-awal, mulai dari tentunya kontrak yang ketat dengan penyedia layanan mulai dari transportasinya, penyedia katering, hotel, seperti hotel itu ada jarak yang sudah ditetapkan, yaitu 4,5 kilometer,” katanya.
Persoalan transportasi saat puncak pelaksanaan ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) juga menjadi sorotan utama DPR. Lisda menilai sistem mobilitas jemaah masih perlu dibenahi karena kemacetan panjang kerap terjadi dan membuat jemaah harus berjam-jam berada di dalam bus.
“Begitu juga dengan transportasi, memang kalau transportasi saya melihat bahwa misalnya saat di Armuzna, pada malam yang terakhir itu kan kita bisa stuck di bus, misalnya kita sudah di bus tapi bisa jadi 5 jam di bus. Itu masalah yang mestinya harus diperbaiki dari sistem transportasi dari sisi Arab Saudi,” kata dia.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat melelahkan, terutama bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun mereka yang memiliki kondisi kesehatan terbatas.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit jemaah yang akhirnya memilih berjalan kaki karena dianggap lebih cepat dibanding menunggu bus bergerak di tengah kepadatan lalu lintas.
“Karena orang lebih cepat jalan daripada bus, akhirnya banyak masyarakat yang mengambil inisiatif jalan saja. Namun, masalahnya, lansia, disabilitas, orang yang tidak terlalu fit, ini akan menjadi masalah. Karena dia akan jalan mungkin sampai 15 kilometer,” kata Lisda.
Politikus Partai NasDem itu meminta otoritas terkait di Arab Saudi bersama pemerintah Indonesia segera mencari solusi untuk memperbaiki sistem transportasi selama fase Armuzna. Menurutnya, perbaikan manajemen mobilitas jemaah menjadi salah satu kunci agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih aman dan nyaman.
Komisi VIII DPR RI menegaskan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sejak dini agar pelaksanaan haji 2026 tidak lagi diwarnai persoalan klasik yang berulang setiap tahun. DPR juga memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
