JCCNetwork.id – Penyebutan nama Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, dalam sidang perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu alias Mbak Ita, memicu reaksi kritis dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari budayawan sekaligus pemerhati Jawa Tengah, Budiyanto Hadinagoro.
Menurut Budiyanto hadinogoro penyebutan nama Zulkifli Gayo dalam ruang sidang tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar tanpa dasar hukum yang sah.
“Pak Zulkifli bukan tersangka, bukan saksi, tapi sudah disebut-sebut dalam sidang seolah pelaku. Ini bisa masuk ranah pembunuhan karakter,” tegasnya, Kamis (17/7/2025).
Ia menambahkan, membawa nama pejabat aktif tanpa keterlibatan hukum yang jelas berisiko merusak reputasi lembaga yang dipimpinnya, apalagi Zulkifli kini menjabat sebagai ketua tim yang strategis untuk pembangunan Jawa Tengah. Lebih lanjut, Budiyanto menilai perlu kejelasan konteks waktu.
Menurutnya, penyebutan posisi Zulkifli saat ini dalam konteks pekerjaan lama justru bisa menimbulkan asumsi politis yang tidak berdasar.
“Kalau memang ada pekerjaan proyek kajian yang dilakukan Zulkifli pada 2023, itu sebelum beliau menjabat sebagai Ketua TPPD. Kok bisa sekarang jabatan barunya diseret dalam konteks lama yang tidak relevan? Ini jelas berbahaya dan bisa menyesatkan opini publik,” ucapnya.
Selain itu, Budiyanto hadinogoro mempertanyakan kredibilitas kesaksian yang disampaikan oleh Kepala Disbudpar Semarang, Wing Wiyarso, dalam sidang.
“Apa ada audit resmi yang membuktikan laporan kajian Pak Zulkifli buruk? Atau dokumen evaluasi yang sahih? Kesaksian Wing pun sudah dibantah langsung oleh Mbak Ita di persidangan. Artinya, ada versi yang saling berlawanan. Kita tidak boleh gegabah mengambil satu sisi sebagai kebenaran absolut,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, menyeret nama Zulkifli tanpa verifikasi dapat menjadi gangguan serius terhadap kerja-kerja percepatan pembangunan di Jawa Tengah.
“TPPD itu tim teknokrat yang bertugas mengeksekusi program strategis daerah. Jangan sampai framing politik menghancurkan kerja institusi. Jangan-jangan ini ada pesanan khusus, untuk membuat program-program percepatan jalan di tempat?” tandasnya.
