JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak memperoleh perlakuan istimewa selama menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
KPK menegaskan, status Febrie sebagai mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung tidak menjadi alasan untuk memberikan fasilitas maupun prosedur berbeda dibandingkan tahanan lain yang berada di bawah pengelolaan Rutan KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seluruh tahanan yang ditempatkan di Rutan KPK wajib mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengelolaan tahanan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku tanpa mempertimbangkan latar belakang, jabatan, maupun posisi seseorang sebelum berstatus sebagai tahanan.
Menurut Budi, prinsip kesetaraan menjadi salah satu dasar utama dalam pengelolaan tahanan. Karena itu, Febrie yang saat ini dititipkan oleh Kejaksaan Agung di Rutan KPK tetap menjalani rangkaian prosedur sebagaimana tahanan lainnya.
“Hal ini juga diterapkan kepada tersangka lainnya,” ujarnya.
Penegasan tersebut disampaikan KPK menyusul keputusan Kejaksaan Agung menitipkan Febrie di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penempatan itu dilakukan setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK menjelaskan, keberadaan Febrie di Rutan KPK bukan berarti lembaga antirasuah mengambil alih penanganan perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut. Penitipan tahanan merupakan bagian dari koordinasi dan supervisi antarlembaga dalam mendukung proses penegakan hukum.
Dalam perkara tersebut, kewenangan penyidikan tetap berada di tangan Kejaksaan Agung. Begitu pula dengan agenda pemeriksaan, pengembangan perkara, serta keputusan mengenai penahanan Febrie. KPK hanya menyediakan tempat penahanan sesuai dengan mekanisme kerja sama yang berlaku.
Febrie untuk tahap awal menjalani masa penahanan selama 20 hari. Penahanan tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung meningkatkan status hukum Febrie menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU.
Keputusan menitipkan Febrie ke Rutan KPK sebelumnya dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sekaligus Koordinator Tim 9, Rudi Margono. Ia menyebut aspek keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi penahanan mantan Jampidsus tersebut.
Rudi mengatakan, selama menduduki jabatan strategis di Kejaksaan Agung, Febrie pernah menangani berbagai perkara besar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam memastikan seluruh proses hukum terhadapnya dapat berlangsung secara aman, tertib, dan tanpa gangguan.
“Oleh karenanya, untuk menjamin proses ke depannya, mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar yang kita ketahui,” ujar Rudi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (24/7).
Pertimbangan keamanan tersebut menjadi salah satu alasan Kejaksaan Agung memilih Rutan KPK sebagai lokasi penitipan. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan adanya koordinasi antara dua lembaga penegak hukum dalam memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan.
Rudi juga menekankan bahwa penitipan Febrie di Rutan KPK tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keamanan. Menurutnya, kerja sama tersebut turut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dalam menjaga proses penegakan hukum agar berjalan secara akuntabel dan transparan.
Dengan penempatan di Rutan KPK, pengelolaan keseharian Febrie sebagai tahanan berada dalam mekanisme yang telah ditetapkan oleh pengelola rutan. Namun, proses hukum yang menjeratnya tetap menjadi tanggung jawab penyidik Kejaksaan Agung.
KPK pun memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara Febrie dengan tahanan lainnya. Seluruh ketentuan mengenai pengelolaan tahanan, termasuk prosedur yang berlaku selama berada di dalam rutan, tetap diterapkan berdasarkan aturan internal yang sama.
Penegasan KPK tersebut juga menjadi penting untuk menjaga persepsi publik terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Terlebih, Febrie bukan sosok yang asing dalam penanganan perkara hukum di Indonesia karena sebelumnya pernah menduduki posisi strategis sebagai Jampidsus.
KPK menegaskan bahwa latar belakang tersebut tidak akan memengaruhi standar perlakuan selama Febrie menjalani masa penahanan. Prinsip kesetaraan tetap menjadi acuan sehingga setiap tahanan memperoleh perlakuan berdasarkan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih memiliki kewenangan penuh dalam proses penyidikan perkara dugaan TPPU yang menjerat Febrie. Penetapan tersangka dan penahanan menjadi bagian dari proses hukum yang harus dijalani sesuai prosedur.
Kerja sama penempatan tahanan antara Kejaksaan Agung dan KPK diharapkan dapat memastikan proses hukum berlangsung dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta independensi. Kedua institusi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dengan demikian, status Febrie sebagai mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung tidak mengubah mekanisme perlakuan terhadapnya selama berada di Rutan KPK. Ia tetap diposisikan sebagai tahanan dan wajib mengikuti ketentuan yang sama dengan tahanan lainnya.
Sementara itu, perkembangan perkara dugaan TPPU yang menjerat Febrie masih menunggu proses penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung. Penyidik akan menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama proses penanganan perkara.
