JCCNetwork.id- Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Ia menilai stabilitas harga pangan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah penyesuaian harga energi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rivqy di Jakarta, Senin (20/4/2026), merespons kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero). Menurutnya, kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada BBM dengan kadar oktan tinggi atau Research Octane Number (RON) di atas 92, sehingga dampaknya seharusnya tidak langsung dirasakan oleh sektor kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan efek berantai terhadap harga barang pokok di pasar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujar Rivqy kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Rivqy mengakui bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak terlepas dari dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi sektor energi dunia. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menahan harga, namun tetap perlu mempertimbangkan waktu dan cara penyampaian kebijakan kepada publik.
“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” jelasnya.
Ia menilai, komunikasi yang kurang optimal berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyampaikan kondisi riil sektor energi nasional secara terbuka, termasuk terkait ketersediaan stok, beban subsidi, hingga tantangan distribusi BBM di dalam negeri.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” tuturnya.
Selain itu, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terukur dari pemerintah dan BUMN energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Ia menekankan pentingnya strategi yang matang dalam pengelolaan distribusi serta penguatan cadangan energi nasional guna mengantisipasi gejolak global yang masih berlanjut.
Lebih lanjut, ia berharap kebijakan energi yang diambil pemerintah tetap berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi sejak Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan data dari aplikasi MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak signifikan dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) tetap bertahan di Rp12.300 per liter.
Adapun BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap berada di level Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, terutama jika berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Pemerintah pun didorong untuk memastikan kebijakan energi tetap selaras dengan upaya menjaga daya beli masyarakat.
