Tentu, secara politik orang akan menduganya sebagai langkah upaya kaders PKS untuk menghidupkan kembali partainya di daerah yang dipimpin bupati perempuan peratama di Maluku ini. Sebagaimana diketahui, untuk menang politik tentu membutuhkan kekuatan politik besar. Bersandar kepada kekuasaan, mungkin saja dibaca oleh PKS sebagai peluang untuk membesarkan partai.
Namun, amat disayangkan bila hal tersebut hanya dibaca sebagai peluang untuk membesarkan partai politik, lalu menyampingkan kepentingan umat selama lima tahun berlangsungnya pemerintahan. Dan hilang pengontrolan dari janji pemimpin 100 hari kerja dan lainnya.
Kekuasaan Politik Tidak Selalu Soal Uang dan Bekapan
Andai kata dugaan kolaborasi PKS adalah betul untuk membesarkan partai semata, maka amat pula disayangkan PKS dalam membangun sistem perpolitikan yang tidak berbasis pendidikan di Kabupaten Buru Selatan. Kader PKS lebih mengetahui konteks “tahawwul wat taghayyur” dalam kerangka membangun politik berbasis pendidikan sebab hal ini selalu diajarkan dalam majelis yang dibentuk PKS.
Bisa kita cermati pada aplikasi politik PKS yang terjadi di pusat. Bahwa yang diaplikasikan adalah proses transformasi kesadaran politik dalam kerangka pembaharuan sistem yang dipimpin oleh pemimpin yang dianggap gagal dalam memajukan negara.
Sehingga, lewat kontestasi tersebut PKS mencoba menggiring isu pembaharu tentang #2019GantiPresiden. Selain dari memantik perhatian publik, hal tersebut juga secara sadar memberikan pelajaran baik kepada rakyat tentang politik yang bersih dari money politic.
Dari sedikit gambaran di atas ketika di-combaine-kan dengan aplikasi politik PKS di Buru Selatan, saya kira PKS telah jauh dari budaya politik pendidikannya dan sedikit berbau politik komercial.
Sehingga, kepentingan umat yang digaungkan amat sangat disayangkan karena telah mengalami transformasi menjadi komoditi, dan sungguh hal ini baru terjadi dalam sistem perpolitikan PKS.
Semoga amatan ini bisa menjadi bacaan Presiden PKS dan ketua DPW Maluku untuk dapat menjadi perenungan dalam memperbaiki sikap politik partai dalam perpolitikan Indonesia yang cenderung berpihak pada urusan rakyat dan bangsa Indonesia.
