JCCNetwork.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Senin (8/6/2026) malam.
“Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan hasil gelar perkara menunjukkan adanya bukti permulaan yang dinilai cukup untuk meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Menurut KPK, Edison diduga menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Dugaan penerimaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan yang kini tengah dikembangkan lembaga antirasuah.
Dalam operasi yang digelar pada 8 Juni 2026, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas lima pejabat atau pihak dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima pihak swasta.
Dari jumlah tersebut, Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan.
Setelah ditangkap di Sumatera Selatan, Edison dibawa ke Jakarta pada Selasa (9/6/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” katanya.
Dalam OTT tersebut, penyidik juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Muara Enim merupakan OTT ke-12 yang dilakukan lembaga tersebut sepanjang tahun 2026.
Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
