Hal ini, secara politik tidak menjadi soal, bila sikap PKS demikian diarahkan. Namun, yang diharapkan dari kolaborasi tersebut adalah PKS dapat mengawal proses pemerintah berjalan dengan baik dan dapat menyodorkan solusi pembangunan yang dapat memperbaharui situasi sosial dan pemerintahan sebelumnya.
Hasil menunjukan sama, tidak ada perubahan dan nampaknya tidak ada proses pengawalan dari PKS terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Padahal, secara nasional PKS adalah salah satu partai yang amat sangat konstruktif dalam membangun opini dan menyodorkannya sebagai konsep pembaharu.
Disini, PKS terlihat hilang dari satu aspek yang selalu mendongkraknya menjadi partai pemenang pemilu yakni; hearig society. Mendengar apa kata rakyat sudah tidak lagi digunakan PKS untuk menjadikannya konsep tawaran perubahan sebagai indikator kemajuan daerah.
Hal ini, pun menjadi sebab terjadinya kekosongan kursi “Jatah PKS” di Parlemen Bursel. PKS Bursel telah menghilangkan identitas politik PKS yang menjadi kekuatan dalam memberi keseimbangan politik nasional.
Berkolaborasi untuk Membesarkan Partai
Satu dugaan dari keberpihakan sikap politik PKS di Pilkada Bursel lalu adalah untuk menyelamatkan partai dan membesarkan partai di Buru Selatan menjelang Pileg 2024. Hal ini, terlihat sebagaimana keberpihakan PKS dari keluhan rakyat atas sistem yang dibangun selama dua peridoe oleh Tagop Sudarsono Soulissa yang kemudian dilanjutkan kembali oleh istrinya.
Sebelumnya, di awal telah diberitahukan bahwa PKS adalah partai pendukung dan partai yang tidak memiliki delegasi di Parlemen Kilo, sehingga memilih berkolaborasi dengan partai penguasa (PDIP) tanpa menggunakan sistem hearing society. Disini dapat kita duga apa maksud kolaborasi tersebut tanpa memandang perlu aspirasi rakyat itu?
