Oleh: Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS
JCCNetwork.id- Proses munculnya Gibran Rakabuming Raja dianggap banyak pihak sebagai produk haram konstitusi karena peluangnya dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan pamannya.
Banyak pihak menganggap bahwa proses untuk bisa memenangkan pilpres 2024 akan dilakukan dengan berbagai upaya oleh Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan Ayahnya Gibran.
Apalagi dalam berbagai kesempatan, seolah Jokowi ingin menunjukkan dan mempertegas bahwa ia mendukung pasangan Prabowo – Gibran dengan memamerkan pertemuannya dengan Prabowo dan para ketum partai politik pendukung pasangan nomor urut 2 tersebut.
Sehingga sangat wajar kalau banyak pihak tidak percaya kalau Jokowi tidak akan melibatkan aparat negara dan ASN untuk kepentingan memenangkan Prabowo – Gibran.
Apalagi ada temuan bahwa ada indikasi menggunakan aparat negara yang coba menekan dan mempengaruhi pejabat yang ada dibawahnya untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2.
Begitu pula adanya upaya yang menyesatkan masyarakat atas bantuan dari negara yang diterima seolah bantuan tersebut dari Jokowi. Begitu juga tentang adanya upaya menyesatkan masyarakat bahwa program bantuan hanya akan tetap ada kalau pasangan capres dan cawapres nomor 2 yang terpilih.
Melalui pilpres 2024, masyarakat akan dapat melihat siapa sesungguhnya Jokowi.
Apakah Jokowi akan bersikap sebagai negarawan yang lebih mementingkan kepentingan negara atau akan bersikap sebagai Ayah yang dengan segala upaya akan memenangkan Gibran, anaknya.
Masyarakat sudah tidak percaya akan sikap netral Jokowi, lagi pula hal itu dianggap sangat tidak mungkin. Lebih baik Jokowi mundur saja dari jabatannya sebagai Presiden atau segera melakukan cuti selama masa pilpres dan menyerahkan kepemimpinan pada Ma’ruf Amin.
Saya yakin, kalau Jokowi menyerahkan jabatannya secara permanen atau sementara kepada Ma’ruf Amin akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan juga netralitas dari aparat negara.
