JCCNetwork.id- Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk menjembatani perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah yang terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ia menegaskan upaya dialog lintas organisasi keagamaan akan segera dilakukan guna mencari titik temu dalam metode penentuan awal bulan hijriah.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Dalam kesempatan itu, pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal puasa sehari lebih awal berdasarkan metode yang digunakan organisasi tersebut.
Menurut Nasaruddin, perbedaan penetapan awal Ramadan bukan hal baru dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Namun ia menilai kondisi tersebut perlu dikelola dengan pendekatan dialogis dan penuh keterbukaan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, penetapan awal Ramadan dapat dilakukan secara serentak tanpa perbedaan mencolok antarorganisasi. Hal itu, kata dia, menjadi refleksi penting bahwa persatuan dalam penentuan hari besar keagamaan pernah terwujud dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai kembali.
“Karena faktanya, sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak. Kenapa belakangan ini ada perbedaan? Nah ini yang perlu kita carikan titik temunya. Dan insya Allah selaku Menteri Agama, saya akan sowan kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas untuk membicarakan hal ini,” ujar Nasaruddin saat konferensi pers sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Sebagai Menteri Agama, Nasaruddin menegaskan akan mengambil peran aktif sebagai fasilitator. Kementerian Agama, lanjutnya, tidak hanya akan menggelar forum formal, tetapi juga melakukan pendekatan langsung kepada para tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang memiliki otoritas dalam penentuan awal bulan hijriah.
“Saya kira pertama kali selaku Menteri Agama, akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada. Dan kita akan mendatangi, mendengarkan secara aktif, dan dengan demikian kita nanti juga akan punya konsep-konsep, dan kita juga akan mendengarkan para pakar dalam bidangnya masing-masing,” kata Nasaruddin.
Ia menyatakan akan lebih dahulu mendengarkan berbagai pandangan dan argumentasi yang berkembang di masing-masing ormas, termasuk aspek metodologi hisab dan rukyat yang selama ini menjadi dasar perbedaan. Dengan mendengar secara menyeluruh, pemerintah diharapkan dapat merumuskan konsep penyatuan yang dapat diterima berbagai pihak.
Selain tokoh ormas, Kementerian Agama juga akan melibatkan para pakar falak dan ahli astronomi dalam proses pembahasan. Pendekatan ilmiah dan kajian mendalam dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek teologis, tetapi juga sains dan perkembangan teknologi pengamatan hilal.
Meski terdapat perbedaan, Nasaruddin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan tidak menjadikan perbedaan awal puasa sebagai sumber perpecahan. Ia menegaskan bahwa perbedaan metode merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam yang telah berlangsung lama.
Pemerintah, melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama, menetapkan 1 Ramadan 1447 H berdasarkan hasil pemantauan hilal dan perhitungan astronomi yang memenuhi kriteria yang disepakati. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat diimbau menghormati keputusan masing-masing pihak dan menjalankan ibadah puasa sesuai keyakinan serta pedoman organisasi yang diikuti. Pemerintah memastikan akan terus membuka ruang komunikasi demi terwujudnya keseragaman penetapan awal bulan hijriah di masa mendatang.
