JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ia menegaskan, status sebagai aparatur negara membawa konsekuensi berupa tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan, termasuk menjaga profesionalisme ketika beraktivitas di ruang digital.
Menurut Pramono, ASN harus memahami bahwa setelah resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), terdapat tanggung jawab melekat pada jabatan dan kedudukan mereka sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kebebasan menggunakan media sosial tetap perlu disertai kesadaran terhadap tugas dan kewajiban sebagai bagian dari pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Pramono seusai menghadiri pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pramono menjelaskan, ASN tidak sepatutnya menggunakan media sosial secara sembarangan, terutama dengan mengunggah berbagai hal yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.
“Begitu mereka menjadi ASN mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya. Termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya,” ujar Pramono.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa imbauan itu bukan dimaksudkan untuk menghilangkan ataupun membatasi hak demokrasi yang dimiliki setiap ASN.
Menurutnya, setiap aparatur tetap mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pandangan. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan kedudukan mereka sebagai pegawai pemerintah serta tidak mengabaikan kewajiban profesional dalam menjalankan pekerjaan.
Pramono menekankan, profesionalisme harus menjadi prinsip utama yang dipegang seluruh ASN selama menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, aktivitas pribadi di media sosial tidak boleh sampai mengganggu pelaksanaan tanggung jawab kedinasan.
“Sehingga dengan demikian, tanpa mengurangi hak demokrasi yang dimiliki oleh ASN Jakarta, selama mereka bertugas tentunya mereka harus bekerja secara profesional,” katanya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa para ASN yang baru dilantik telah memiliki pemahaman mengenai batasan perilaku serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Keyakinan tersebut didasarkan pada proses penerimaan ASN yang berlangsung melalui sejumlah tahapan seleksi ketat. Selain itu, para pegawai juga telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan dari berbagai lembaga pemerintah sebelum maupun selama menjalankan tugasnya.
Pramono menyebut, pembinaan terhadap ASN tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta sejumlah institusi lainnya.
“Saya yakin, ASN Jakarta ini seleksinya kan sudah ketat dan bertahap. Apalagi mereka mendapatkan pelatihan baik dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, dari Badan Kepegawaian Nasional, dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan dari berbagai institusi yang lainnya, saya yakin mereka pasti memahami akan tugas dan tanggung jawabnya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono secara resmi melantik sebanyak 3.418 CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Dari total pegawai yang dilantik, sebanyak 15 orang merupakan penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam formasi ASN tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih inklusif dalam lingkungan birokrasi.
Pramono berharap, para pegawai yang baru memperoleh status PNS dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Ia secara khusus menaruh harapan kepada ASN dari kalangan generasi muda agar mampu menghadirkan semangat baru dalam birokrasi Jakarta. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendorong perubahan positif, memperkuat kinerja organisasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Pramono, regenerasi aparatur menjadi salah satu bagian penting dalam membangun birokrasi yang lebih baik. Dengan dukungan pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas, Pemprov DKI Jakarta diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Melalui pelantikan ribuan PNS tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga diharapkan memiliki sumber daya aparatur yang semakin kuat untuk mendukung berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan ibu kota.
