JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara mengenai kabar peningkatan status kewaspadaan keamanan di Ibu Kota menyusul pengerahan hampir 21 ribu personel TNI Angkatan Laut (TNI AL). Pramono mengaku belum menerima pemberitahuan maupun koordinasi resmi mengenai penetapan status siaga keamanan tersebut.
Pramono menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya seharusnya mendapatkan koordinasi apabila terdapat kebijakan peningkatan status keamanan di wilayah Jakarta, terutama jika berkaitan dengan penetapan status Siaga 1.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi yang diterimanya mengenai penetapan status kewaspadaan khusus di Ibu Kota.
“Karena apa pun sebagai Gubernur, kalau ada siaga satu pasti saya dikoordinasikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 November 2026, dikutip.
Ia juga memastikan kondisi pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih berlangsung sebagaimana mestinya. Berbagai kegiatan pemerintahan tetap berjalan normal tanpa adanya situasi khusus yang menunjukkan peningkatan ancaman keamanan.
Menurut Pramono, aktivitas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini tidak mengalami perubahan. Bahkan, agenda rapat pemerintahan masih berjalan seperti biasa sehingga dirinya belum mendapatkan informasi mengenai adanya kebijakan peningkatan status keamanan tersebut.
“Sampai hari ini enggak ada, kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak mendengar itu,” ucap Pramono.
Pernyataan Pramono tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai pengerahan puluhan ribu personel TNI AL untuk memperkuat pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Jumlah personel yang disiapkan mencapai 20.980 prajurit.
Pengerahan tersebut disebut mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 yang diterbitkan pada 2 November 2026. Pelaksanaan pengerahan pasukan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah satuan TNI AL, baik yang selama ini bertugas di Jakarta maupun personel yang didatangkan dari luar daerah.
Dari total 20.980 personel yang masuk dalam skema pengerahan tersebut, sebanyak 2.100 prajurit berasal dari satuan yang sudah berada di wilayah Jakarta. Sementara itu, 5.740 personel lainnya didatangkan dari berbagai daerah untuk memperkuat kesiapan pengamanan di Ibu Kota.
Adapun sebanyak 13.140 personel lainnya ditempatkan dalam status siaga di markas masing-masing. Mereka belum seluruhnya digerakkan ke Jakarta dan masih menunggu instruksi lebih lanjut sesuai kebutuhan serta perkembangan situasi.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengerahan personel tidak dilakukan secara bersamaan. Sebagian prajurit telah berada di Jakarta, sementara personel lainnya disiapkan sebagai kekuatan tambahan yang dapat digerakkan berdasarkan perintah komando.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan penjelasan mengenai pengerahan personel dalam jumlah besar tersebut. Ia menyebut langkah itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara sekaligus bentuk kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi perkembangan situasi.
Kesiapan personel, menurut penjelasan Puspen TNI, menjadi bagian dari upaya institusi militer dalam memastikan pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, pengerahan 20.980 prajurit TNI AL tersebut memunculkan perhatian publik, terutama karena jumlah personel yang disiapkan cukup besar dan melibatkan satuan dari berbagai wilayah.
Sementara itu, Pramono menegaskan bahwa dirinya belum memperoleh koordinasi mengenai adanya penetapan status Siaga 1 di Jakarta. Ia juga memastikan situasi pemerintahan daerah masih berjalan normal.
Dengan demikian, hingga Kamis, 5 November 2026, Pramono menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai peningkatan status kewaspadaan keamanan di Ibu Kota, meskipun terdapat informasi mengenai kesiapan puluhan ribu personel TNI AL berdasarkan surat telegram Panglima TNI tersebut.
