JCCNetwork.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, program pemerintah tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program, persoalan keberlangsungan operasional fasilitas penyedia makanan turut menjadi perhatian. Salah satu hal yang perlu mendapat pengawasan adalah keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama fasilitas yang sudah tidak lagi digunakan atau tidak aktif beroperasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 26.723 dapur SPPG telah terverifikasi dari total target 27.485 dapur. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan penyiapan fasilitas pendukung MBG terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan makanan bergizi bagi masyarakat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, pelaksanaan program MBG mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada awal 2025.
Menurut dia, pada tahap awal pelaksanaan, program tersebut hanya didukung 190 dapur yang melayani sekitar 570.000 penerima manfaat. Jumlah itu kemudian meningkat seiring dengan penambahan fasilitas pelayanan dan perluasan cakupan penerima program.
“Makan Bergizi Gratis dimulai pada Januari 2025 dengan 190 dapur yang melayani 570.000 penerima manfaat. Kini, lebih dari 58 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis,” ujar Tysa dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (4/11).
Peningkatan jumlah penerima manfaat tersebut membuat keberadaan dapur SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi makanan bergizi. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan yang harus mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara berkelanjutan.
Selain memberikan layanan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
BGN mencatat program tersebut telah melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif. Keterlibatan masyarakat dalam operasional dapur maupun kegiatan pendukung lainnya dinilai menjadi salah satu dampak ekonomi dari pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Tidak hanya menyerap tenaga kerja, program MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasokan bahan pangan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 80.315 pemasok lokal telah berpartisipasi dalam mendukung kebutuhan operasional dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82,83 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan UMKM tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga melibatkan sektor ekonomi lokal. Para pemasok menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan bahan baku yang digunakan untuk menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.
Dengan demikian, keberlangsungan aktivitas dapur SPPG turut berkaitan dengan kelangsungan usaha para pemasok dan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Anggaran MBG Capai Rp165 Triliun
Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran program MBG sepanjang 2026 tercatat telah mencapai Rp165 triliun. Besarnya anggaran tersebut mencerminkan skala pelaksanaan program yang menjangkau puluhan juta masyarakat di berbagai wilayah.
Di tengah penggunaan anggaran yang besar, BGN juga menyampaikan adanya pengembalian dana sebesar Rp44 triliun ke kas negara. Dana tersebut diklaim berasal dari hasil efisiensi serta penerapan tata kelola anggaran dalam pelaksanaan program.
Pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting karena MBG melibatkan banyak fasilitas pelayanan, tenaga kerja, serta pemasok bahan pangan. Oleh karena itu, penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan memastikan setiap alokasi memberikan manfaat bagi penerima program.
Persoalan dapur SPPG yang tidak lagi digunakan juga menjadi perhatian dalam konteks efektivitas pengelolaan fasilitas. Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, pemantauan terhadap status operasional setiap fasilitas diperlukan agar keberadaan infrastruktur tersebut tetap sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Fasilitas yang tidak lagi beroperasi perlu menjadi bagian dari evaluasi, sehingga pengelolaan aset dan sumber daya program dapat dilakukan secara lebih optimal.
BGN Ingatkan Keamanan Pangan
Selain menyoroti keberlangsungan dapur dan pengelolaan anggaran, BGN turut mengingatkan pentingnya menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Aspek tersebut menjadi perhatian karena makanan yang disediakan melalui program pemerintah dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN meminta pihak sekolah bersama orang tua untuk memperhatikan kondisi kesehatan anak setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Apabila anak mengalami gejala medis setelah menyantap makanan MBG, keluarga diminta segera membawa anak ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Selain memperoleh layanan kesehatan, kejadian tersebut juga harus dilaporkan kepada pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Pengawasan keamanan pangan dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Dengan jumlah penerima manfaat yang telah melampaui 58 juta orang, pelaksanaan MBG kini menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah besarnya skala operasional.
Verifikasi dapur, pengawasan fasilitas yang tidak aktif, pengendalian anggaran, serta pemeriksaan kualitas makanan menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperhatikan.
Evaluasi terhadap seluruh komponen tersebut diperlukan agar program MBG tidak hanya mampu memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelayanan, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
