JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada ketentuan yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengurangi jumlah tenaga relawan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang diberikan BGN kepada para mitra pengelola dapur MBG.
BGN menjelaskan, pengaturan jumlah relawan pada setiap dapur SPPG tetap disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kebijakan tersebut bertujuan agar kegiatan pelayanan makanan bergizi dapat berjalan secara efektif tanpa melampaui batas anggaran operasional yang telah ditetapkan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pihaknya hanya memberikan panduan alternatif mengenai perhitungan kebutuhan relawan harian. Panduan tersebut bukan merupakan instruksi untuk mengurangi tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam operasional dapur SPPG.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” kata Juru Bicara BGN Tysa Novenny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, dikutip.
Menurut Tysa, penyusunan alternatif perhitungan tersebut dimaksudkan untuk membantu mitra SPPG mengatur kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas masing-masing dapur. Dengan adanya acuan tersebut, pengelola dapat memperkirakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk mendukung seluruh tahapan pelayanan MBG.
Tahapan operasional dapur SPPG melibatkan berbagai tenaga relawan, termasuk petugas pemorsian makanan hingga pengemudi yang bertugas mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
BGN menilai kebutuhan tenaga kerja setiap dapur tidak dapat disamaratakan. Jumlah relawan harus mempertimbangkan skala pelayanan, terutama banyaknya penerima manfaat yang harus dilayani setiap hari.
Dalam alternatif perhitungan yang disampaikan BGN, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 3.000 orang dapat menggunakan acuan sebanyak 47 relawan per hari.
Sementara itu, dapur yang melayani 2.500 hingga 2.999 penerima manfaat memiliki acuan kebutuhan 42 relawan setiap hari. Untuk SPPG dengan cakupan 2.000 sampai 2.499 penerima manfaat, kebutuhan tenaga yang menjadi acuan sebanyak 33 relawan.
Adapun dapur yang melayani 1.500 hingga 1.999 penerima manfaat dapat menggunakan acuan 24 relawan per hari. Sedangkan SPPG dengan jumlah penerima manfaat 1.000 hingga 1.499 orang memiliki acuan kebutuhan sebanyak 15 relawan.
Tysa menekankan, angka-angka tersebut bukan ketentuan mengenai batas maksimal relawan yang boleh bekerja di setiap dapur MBG. Dengan demikian, mitra SPPG tetap diperbolehkan mempekerjakan relawan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan angka yang tercantum dalam alternatif perhitungan tersebut.
Namun, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan pengelola, yakni total biaya operasional tidak boleh melampaui pagu maksimal sebesar Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat per hari.
“Bagaimana jika jumlah relawan melebih angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa asal biaya operasionalnya tidak melebih pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari,” ujar Tysa.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi mitra SPPG dalam mengatur komposisi tenaga kerja. BGN memberikan ruang bagi pengelola untuk menyesuaikan jumlah relawan dengan kondisi dan kebutuhan operasional masing-masing dapur, sepanjang tetap memperhatikan batas anggaran yang berlaku.
Tysa juga menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja ideal berkaitan erat dengan besarnya cakupan pelayanan. Dapur yang melayani ribuan penerima manfaat tentu membutuhkan tenaga lebih banyak dibandingkan dapur dengan jumlah penerima manfaat yang lebih sedikit.
Sebaliknya, apabila jumlah penerima manfaat yang dilayani tidak terlalu besar, kebutuhan relawan dapat disesuaikan agar pengelolaan operasional berjalan lebih proporsional.
Selain menggunakan acuan jumlah relawan berdasarkan kapasitas pelayanan, BGN juga menawarkan alternatif pengaturan melalui sistem pergiliran jadwal kerja atau shifting.
Melalui sistem tersebut, mitra SPPG dapat membagi jadwal kerja relawan sesuai kebutuhan pelayanan setiap hari. Pengaturan ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas dalam pembagian tugas sekaligus menjaga kelancaran operasional dapur.
Penerapan sistem giliran juga memungkinkan seluruh relawan tetap terlibat dalam kegiatan MBG tanpa harus melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja secara langsung.
Tysa kembali menegaskan bahwa BGN tidak pernah mengeluarkan perintah kepada mitra SPPG untuk memangkas jumlah relawan. Alternatif yang diberikan semata-mata menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga dengan kapasitas pelayanan.
“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan. Namun, para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting (giliran) relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” ucap Tysa.
Dengan penjelasan tersebut, BGN berharap para mitra SPPG dapat memahami bahwa acuan kebutuhan relawan bukanlah pembatasan jumlah tenaga kerja. Pengelola dapur tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan komposisi relawan, selama pengaturan tersebut sesuai kebutuhan pelayanan dan tidak melampaui pagu biaya operasional yang telah ditentukan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam memastikan setiap dapur SPPG memiliki dukungan tenaga kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi seluruh penerima manfaat.
