JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai daya saing industri farmasi nasional masih tertinggal dibandingkan produk impor akibat tingginya biaya produksi di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai berimbas langsung pada harga obat-obatan lokal yang sulit bersaing di pasar domestik maupun global.
Evita menyebutkan, persoalan utama yang dihadapi pelaku industri farmasi bukan semata-mata karena lemahnya efisiensi produksi, melainkan mahalnya komponen biaya yang harus ditanggung sejak proses awal manufaktur. Harga bahan baku yang tinggi, keterbatasan akses pasokan, serta biaya energi seperti gas industri menjadi faktor dominan yang menekan harga jual produk farmasi nasional.
“Kalau misalnya bahan bakunya mahal, otomatis kan jadinya harganya tinggi. Sebenarnya bukan karena mereka itu produknya mahal atau tidak efisien, bukan begitu. Tapi memang biaya memproduksi itu tinggi di Indonesia,” ujar Evita, Jumat (30/1).
Ia menegaskan, situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena industri farmasi memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional. Ketergantungan terhadap produk impor, menurutnya, berpotensi melemahkan kemandirian sektor kesehatan, terutama dalam kondisi darurat atau krisis global.
Selain persoalan biaya produksi, Evita juga menyoroti hambatan struktural berupa birokrasi perizinan yang dinilai masih berbelit dan tumpang tindih antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, kebijakan yang tidak sinkron justru memperlambat pengembangan industri farmasi dalam negeri.
Ia menilai penguatan industri farmasi tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Perindustrian semata. Keterlibatan kementerian lain, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perizinan usaha, serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim industri yang kondusif.
“Kebijakan kita ini masih tumpang tindih. Sekarang ini nggak bisa Kemenperin saja kalau bicara izin industri. Ada kaitannya dengan lingkungan hidup, AMDAL, dan lintas K/L terkait. Jadi semuanya harus memiliki political will. Itu yang paling penting untuk kemajuan kemandirian produk industri dalam negeri,” pungkasnya.
Evita menambahkan, tanpa komitmen kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, upaya mendorong kemandirian industri farmasi nasional akan sulit tercapai. Ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan kebijakan secara menyeluruh agar produk farmasi dalam negeri mampu bersaing, tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di tingkat global.
