JCCNetwork.id- Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan penguatan layanan publik berbasis keagamaan melalui pembangunan infrastruktur Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk memperluas dan meningkatkan kualitas sarana pelayanan masyarakat.
Sepanjang periode 2016 hingga 2025, tercatat sebanyak 1.758 gedung KUA berhasil dibangun melalui skema pembiayaan SBSN. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang lebih modern dan mudah dijangkau masyarakat.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, mengatakan penggunaan SBSN dalam pembangunan KUA telah dimulai sejak 2014 dan terus berkembang setiap tahun. Menurutnya, keberadaan gedung KUA yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan.
“Harapan publik terhadap layanan KUA sangat tinggi. Karena itu, penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik,” ujar Zayadi di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pemanfaatan SBSN untuk pembangunan fasilitas keagamaan Islam dinilai tepat sasaran karena sejalan dengan prinsip pembiayaan syariah. Selain mendukung pembangunan fisik, skema tersebut juga dianggap mampu mempercepat pemerataan fasilitas pelayanan keagamaan hingga ke daerah.
Menurut Zayadi, peran KUA kini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya KUA identik dengan layanan pencatatan pernikahan, saat ini lembaga tersebut berkembang menjadi pusat layanan keagamaan masyarakat dengan fungsi yang jauh lebih luas.
Berbagai layanan yang kini tersedia di KUA meliputi bimbingan keluarga sakinah, konsultasi dan penyuluhan keagamaan, layanan wakaf dan zakat, pembinaan kemasjidan, hingga pendampingan sosial keagamaan bagi masyarakat.
Dengan bertambahnya jenis layanan tersebut, kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dinilai semakin mendesak. Karena itu, pembangunan dan renovasi gedung KUA menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis keagamaan.
Zayadi menilai keberadaan gedung KUA yang representatif juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Selain menghadirkan kenyamanan, fasilitas yang baik dinilai mampu mendukung efektivitas pelayanan dan aktivitas pembinaan masyarakat.
“Pembangunan KUA bukan hanya soal gedung, tetapi juga upaya menghadirkan layanan yang lebih representatif, nyaman, dan mudah diakses masyarakat,” jelas Zayadi.
Kemenag berharap penguatan infrastruktur tersebut dapat mendorong transformasi layanan KUA menjadi lebih profesional, modern, dan inklusif. Pemerintah juga menargetkan KUA mampu menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.
Selain pembangunan gedung baru, penguatan layanan KUA juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan, serta integrasi berbagai layanan keagamaan dalam satu sistem yang lebih efektif dan efisien.
