JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyerahkan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sekolah. Usulan itu muncul menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah penerima program.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Yahya menilai, pihak sekolah bersama komite sekolah lebih memahami kebutuhan serta selera anak didik, sehingga kualitas dan keamanan makanan dapat lebih terjamin.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” kata dia.
Data mencatat, sejak Januari hingga September 2025, terjadi 5.626 kasus keracunan terkait MBG di 17 provinsi. Kasus terbaru menimpa siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kasus serupa juga dilaporkan di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Selain soal keamanan pangan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran program. Hingga September 2025, anggaran MBG baru terserap Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun. Padahal, pemerintah mengklaim program tersebut sudah berjalan di 38 provinsi dengan menjangkau sekitar 22 juta penerima manfaat.
Menurut Yahya, lemahnya realisasi anggaran memperlihatkan adanya masalah serius dalam mekanisme pelaporan BGN. Ia mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pertanggungjawaban, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan transparansi penggunaan dana.
Menanggapi sorotan publik, BGN sebelumnya mengingatkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memperkuat komunikasi terkait keamanan pangan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan SPPG merupakan ujung tombak program MBG di lapangan dan berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi amanat besar kepada BGN untuk menjalankan MBG sebagai program prioritas nasional. Karena itu, setiap isu terkait keamanan pangan perlu ditangani secara cepat agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
