JCCNetwork.id- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepekaan sosial seluruh kader partai dalam menjalankan tugas politik maupun pemerintahan. Hal ini disampaikan Bahlil usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar pada Selasa (16/9).
Dalam arahannya, Bahlil meminta kader dan anggota fraksi Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga sikap, perkataan, serta penampilan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, wakil rakyat harus mampu menyesuaikan diri dengan peran mereka sebagai representasi rakyat, bukan sekadar membawa latar belakang pribadi atau status sosial.
“Saya meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, penampilan harus mampu kita menyesuaikan,” ujar Bahlil, Selasa (16/9).
Menteri Investasi itu juga mengingatkan bahwa banyak kader Golkar berasal dari latar belakang pengusaha atau memiliki kondisi ekonomi mapan. Namun, posisi sebagai pejabat publik menuntut penyesuaian diri dengan kondisi masyarakat yang beragam.
“Sekalipun kami yakin bahwa ada yang punya kemampuan lebih, ada yang kemampuannya juga di bawah, atau ada yang sederhana, tapi kita sebagai pejabat harus mampu melakukan penyesuaian bahwa kita ini mewakili rakyat,” jelas dia.
Bahlil juga menekankan pentingnya kepedulian kader terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta agar anggota fraksi Golkar turun langsung, mendengar keluhan, serta menemui warga yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Tadi sudah saya menyampaikan bahwa di tengah masyarakat yang seperti ini, Golkar harus kembali peka. Harus lihat saudara-saudara kita di bawah. Kalau ada yang menyampaikan aspirasi, ditemui. Ditemui, karena bagaimanapun kita ini mewakili rakyat,” ucap dia.
Selain menyangkut sikap pribadi, Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk mengawal jalannya program-program Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan agar manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran daerah.
