JCCNetwork.id- Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan kuota rumah subsidi tahun 2025 dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam laporan perkembangan program perumahan di Jakarta, Selasa (16/9/2025). Ia menyebut kebijakan ini merupakan bukti perhatian Presiden terhadap isu ketersediaan hunian rakyat.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220.000 menjadi 350.000 unit,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, dikutip Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, kenaikan kuota itu dibarengi dengan realisasi positif di lapangan. Berdasarkan data terbaru, sejak 1 Januari hingga 15 September 2025, sudah ada 175.662 unit rumah yang diserahkan kepada penerima manfaat. Sementara itu, sebanyak 45.000 unit lainnya tercatat dalam proses pembangunan, persetujuan kredit, hingga akad kredit. Dengan demikian, total capaian sementara mencapai 221.047 unit.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45.000. Jadi totalnya 221.047,” ujar Maruarar.
Selain penambahan kuota, pemerintah juga menyiapkan terobosan baru berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Maruarar menjelaskan, skema KUR perumahan senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya kredit bersubsidi itu diarahkan khusus bagi pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
Dari sisi suplai, program ini memungkinkan kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan mengakses pembiayaan dengan bunga lebih ringan. Jika sebelumnya bunga pinjaman bisa mencapai 11 persen, maka melalui KUR perumahan, bunga dikurangi 5 persen sehingga hanya menjadi 6 persen.
“Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjam duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” ujar Maruarar.
Sementara itu dari sisi permintaan, KUR perumahan ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang memanfaatkan rumah sebagai tempat usaha. Pemerintah berharap skema ini bisa membantu pemilik homestay, warung makan, atau usaha mikro berbasis rumah tangga untuk berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya.” ujarnya.
Maruarar menegaskan, program KUR perumahan ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian bersama lembaga keuangan. Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi kunci agar penyaluran kredit bisa berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah optimistis target penyediaan 350.000 rumah subsidi pada tahun ini dapat tercapai sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat kecil.
