JCCNetwork.id-Amerika Serikat memperluas operasi penegakan sanksi terhadap Iran dengan menghentikan sebuah kapal tanker di jalur pelayaran internasional menuju Selat Malaka.
Insiden tersebut terjadi di Samudera Hindia, jauh dari kawasan Teluk Persia yang selama ini menjadi pusat ketegangan.
Berdasarkan data pelacakan maritim, kapal tanker M/T Tifani—berkapasitas hingga 2 juta barel minyak mentah—dihentikan pada 21 April 2026 di perairan antara Sri Lanka dan Indonesia.
Kapal itu sebelumnya diketahui berangkat dari terminal minyak di Pulau Kharg, Iran, dan sempat melintasi Teluk Oman sebelum bergerak ke arah Asia Tenggara.
Pergerakan kapal menunjukkan perubahan arah secara tiba-tiba setelah melewati Sri Lanka, sesaat sebelum otoritas AS mengumumkan tindakan penghentian.
Operasi ini menandai perluasan jangkauan pengawasan United States Indo-Pacific Command terhadap kapal-kapal yang diduga terkait dengan jaringan ekspor minyak Iran.
Rekaman video yang dirilis United States Department of Defense memperlihatkan pasukan khusus diterjunkan dari helikopter ke atas kapal tanker tersebut.
Operasi dilakukan dari kapal pangkalan laut ekspedisi milik Angkatan Laut AS, yang mampu mendukung misi helikopter dan pasukan khusus di laut lepas.
Pihak militer AS menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum maritim global untuk mengganggu jaringan distribusi minyak yang dikenai sanksi.
“Seperti yang telah kami jelaskan, kami akan melakukan upaya penegakan hukum maritim global untuk mengganggu jaringan gelap dan melarang kapal-kapal yang terkena sanksi yang memberikan dukungan material kepada Iran – di mana pun mereka beroperasi,” tulis postingan media sosial Departemen Pertahanan pada hari Selasa.
“Perairan internasional bukanlah tempat perlindungan bagi kapal-kapal yang terkena sanksi,” tambahnya.
Mereka juga menekankan bahwa perairan internasional tidak dapat digunakan sebagai tempat aman bagi kapal-kapal yang melanggar ketentuan sanksi.
Analis menilai operasi di laut terbuka memberi keuntungan taktis bagi AS karena minimnya lalu lintas kapal netral dan tidak adanya hambatan geografis.
Strategi serupa sebelumnya juga diterapkan dalam pengawasan kapal-kapal yang berhubungan dengan Venezuela.
Sementara itu, pemerintah Iran mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Teheran bahkan memperingatkan akan mengambil langkah balasan atas penyitaan kapal yang dinilai tidak sah.
Hingga kini, ketegangan di jalur pelayaran internasional diperkirakan akan meningkat seiring meluasnya operasi maritim AS di luar kawasan Timur Tengah.
