JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan serangkaian langkah antisipatif menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun ini, seiring masuknya periode musim kemarau.
Langkah mitigasi tersebut dirumuskan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, aparat TNI-Polri, serta lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan hasil koordinasi, fenomena iklim ini diperkirakan akan membawa sejumlah dampak signifikan bagi wilayah ibu kota.
Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menyebutkan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni potensi kekeringan, meningkatnya risiko kebakaran termasuk di kawasan perkotaan, serta memburuknya kualitas udara akibat polusi.
“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, Jumat (24/4).
Sebagai bagian dari upaya pengendalian polusi, Pemprov DKI kembali mengandalkan teknologi water mist atau penyemprotan air dari ketinggian gedung. Perangkat tersebut akan diaktifkan melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta pemanfaatan fasilitas serupa yang dimiliki sejumlah gedung di Jakarta.
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga tengah menyusun rencana operasi modifikasi cuaca bersama BMKG untuk menghadapi puncak musim kemarau. Program ini diproyeksikan akan dijalankan terutama saat intensitas dampak El Nino mencapai puncaknya.
“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.
Berbeda dengan intervensi saat musim hujan, teknologi yang disiapkan pada periode kemarau akan difokuskan untuk mengurangi dampak kekeringan, termasuk menjaga ketersediaan air dan menekan potensi krisis lingkungan.
Seluruh langkah tersebut nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering di Jakarta.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat. BPBD DKI akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih serta menjalin koordinasi dengan PAM Jaya dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.
Untuk mendukung distribusi tersebut, armada mobil tangki air juga disiagakan dan dapat dikerahkan sewaktu-waktu guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau berlangsung.
