JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan komitmennya dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dengan menyiapkan paket stimulus baru yang dijadwalkan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam dua hingga tiga pekan mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi dorongan baru bagi industri otomotif sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih bersih.
Rencana peluncuran stimulus itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Automotive Conference (GIAC) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (4/8/2026). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk insentif fiskal guna menjaga pertumbuhan pasar kendaraan listrik di dalam negeri.
“Banyak orang bertanya tentang keseriusan pemerintah dalam mendorong kendaraan listrik. Katanya, tahun ini subsidinya akan dihilangkan. Saya kira dua atau tiga minggu dari sekarang, Presiden akan meluncurkan stimulus baru untuk kendaraan listrik,” kata Purbaya dalam Gaikindo Indonesia International Automotive Conference (GIAC) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (4/8/2026).
Purbaya mengatakan, paket kebijakan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah akan menghentikan berbagai insentif bagi kendaraan listrik pada tahun ini. Ia menegaskan, pemerintah justru tengah memperkuat dukungan melalui skema stimulus baru yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Dalam paket tersebut, pemerintah berencana memberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen. Selain itu, tersedia pula fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen untuk kendaraan listrik dengan kriteria tertentu.
“PPnBM 100% akan ditanggung pemerintah, dan 40% (PPN DTP) untuk mobil listrik tertentu,” kata Purbaya.
Kebijakan fiskal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus mempercepat investasi produsen otomotif dalam mengembangkan industri kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Menurut Purbaya, keberlanjutan insentif kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah menilai penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang selama ini masih cukup tinggi.
Ia menjelaskan, pengurangan impor minyak menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berdampak langsung terhadap neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pengembangan kendaraan listrik dinilai menjadi solusi jangka panjang yang akan terus didukung melalui berbagai kebijakan.
Selain memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga melihat percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai langkah penting dalam mendukung target pengurangan emisi karbon serta mendorong transformasi industri otomotif menuju teknologi yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Pemerintah dan Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak secara sangat signifikan. Itu sebabnya kami mendorong kendaraan listrik. Kami akan terus melakukannya,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, kondisi geopolitik global saat ini turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempertahankan dukungan terhadap kendaraan listrik. Konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mempertahankan harga minyak dunia pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Situasi tersebut, menurutnya, dapat meningkatkan beban impor energi apabila Indonesia tetap bergantung pada bahan bakar fosil. Karena itu, percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu strategi untuk mengurangi dampak gejolak harga energi global terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah berharap paket stimulus yang segera diumumkan Presiden Prabowo mampu memberikan kepastian bagi pelaku industri otomotif, investor, maupun masyarakat yang berencana beralih ke kendaraan listrik. Dukungan fiskal tersebut juga diharapkan menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
