JCCNetwork.id-Diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4), diwarnai tanggapan keras terhadap pernyataan pejabat pemerintah terkait fenomena “inflasi pengamat”.
“Yang pertama, pernyataan itu sebenarnya tidak kredibel, karena para pengamat itu justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah untuk mengerti apa yang terjadi di masyarakat,” ujar Usman kepada wartawan.
“Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif,” sambungnya.
Aktivis HAM sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyoroti maraknya pengamat tanpa keahlian spesifik tidak memiliki dasar yang kuat.
“Jadi, pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah anti kritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni,” ujarnya.
Menurut Usman, para pengamat justru memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum di masyarakat.
Ia menyebut tanpa kontribusi pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran objektif atas realitas publik.
Usman juga menilai pernyataan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap kritik.
“Dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing. Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu ya disudahi lah,” katanya.
Ia mengaitkan hal itu dengan sejumlah pernyataan sebelumnya yang menyinggung motif para pengamat, termasuk tudingan terkait kepentingan politik dan ekonomi.
“Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).
Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4), menyebut adanya “inflasi pengamat” di ruang publik.
Ia menilai sejumlah pihak kerap memberikan analisis di luar bidang keahliannya dan tidak berbasis data yang akurat.
Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun mengingatkan agar setiap pendapat disampaikan berdasarkan fakta untuk menghindari kepanikan publik.
“Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat. Silakan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali,” ucap Teddy.
