JCCNetwork.id- Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menegaskan bahwa wacana penempatan Polr) di bawah kementerian merupakan langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan amanat reformasi serta prinsip demokrasi.
Islah menekankan, masyarakat sipil harus memiliki kesadaran kolektif bahwa pelemahan terhadap Polri justru akan berdampak langsung pada rapuhnya masyarakat sipil itu sendiri.
“Ini tidak boleh terjadi karena apa? Karena keamanan masyarakat ini tidak boleh berjenjang seperti itu,” kata Islah melansir Podcast Koma Indonesia, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, jika Polri berada di bawah kementerian, maka seorang menteri berpotensi memiliki kendali besar terhadap kepolisian, termasuk dalam aspek anggaran. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi independensi penegakan hukum.
“Coba bayangkan betapa powerfulnya seorang menteri yang bisa mendikte keputusan-keputusan seorang kapolri,” tandasnya.
