JCCNetwork.id-Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran yang melanda Republik Islam tersebut.
Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan ancaman militer terhadap Teheran jika pihak berwenang Iran menggunakan kekerasan mematikan terhadap para demonstran.
Trump menyampaikan pernyataan itu dalam The Hugh Hewitt Show pada Kamis (8/1/2026) waktu Washington, di mana ia menegaskan bahwa Washington akan “menyerang Iran dengan sangat keras” jika otoritas Iran mulai membunuh para pengunjuk rasa. Pernyataan itu merupakan bentuk eskalasi retorika kebijakan luar negeri AS di tengah protes luas yang terjadi di Iran.
Aksi protes yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi termasuk anjloknya nilai mata uang rial dan tingginya harga kebutuhan pokok telah berlangsung lebih dari sepuluh hari dan menyebar ke banyak kota besar di seluruh provinsi.
Kelompok pemantau HAM yang berbasis di AS menyatakan sedikitnya 38–45 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam bentrokan dengan aparat keamanan Iran, meskipun pemerintah Iran belum merilis data resmi.
Selain peringatan Trump, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan dukungan Washington terhadap “pengunjuk rasa damai” di Iran, sambil mendorong negosiasi serius mengenai program nuklir Teheran. Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran global atas potensi pelanggaran HAM dan eskalasi konflik di kawasan.
Teheran menyangkal campur tangan asing dan mengecam keras ancaman Washington, menyebutnya sebagai bentuk intervensi yang menyesatkan dalam urusan dalam negeri Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menilai pernyataan Trump mencerminkan permusuhan yang berkelanjutan terhadap rakyat Iran.
Selain itu, pejabat militer Iran memperingatkan akan mengambil tindakan tegas jika retorika asing terus meningkat, mencerminkan kesiapsiagaan yang lebih tinggi di pihak militer terhadap kemungkinan konflik lebih luas.
Meskipun retorika Trump menimbulkan kekhawatiran akan intervensi militer AS, sejauh ini tidak ada rincian konkret mengenai rencana operasional atau mandat kongres terkait penggunaan kekuatan. Namun, pernyataan tersebut telah memicu reaksi internasional dan kritik atas risiko eskalasi yang lebih luas di Timur Tengah.
